Tim transisi menginginkan program pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan. Djarot menyebut tim transisi ini bukan tim transisi presiden, sehingga dapat mengajukan usulan tersebut lewat fraksi di DPRD.
"Ini kan gubernur ya, gubernur bukan presiden, jadi kalau ada itu masukin aja ke lewat fraksi, fraksi dia, fraksi pendukungnya," kata Djarot tersenyum saat meninggalkan Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Pasangan Anies-Sandiaga sebelumnya membentuk tim transisi sebelum mereka dilantik pada bulan Oktober 2017. Tim transisi berupaya agar program Anies-Sandiaga masuk dalam KUA-PPAS perubahan.
"Diusahakan Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, One Kecamatan-One Center Enterprenuer (OK-OCE) untuk bisa masuk ke anggaran perubahan atau KUA-PPAS 2018," kata Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/5).
Menurut Syarif, masuknya empat program milik Anies-Sandiaga sangat penting untuk jalannya pemerintahan pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS tersebut. Bila hal tersebut tidak terwujud, kinerja Anies-Sandi akan terganggu.
"KUA-PPAS penetapan 2018 itu yang mengajukan memang gubernur lama tapi yang menggunakan gubernur baru. Bulan Oktober sudah tergambar janji gubernur baru. Kalau dia tidak diikutkan bisa repot," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar