WWW.VIPQIUQIU99.COM








WWW.VIPQIUQIU99.COM

Minggu, 30 April 2017

Dengan Bangganya Sandiaga Telah Menyebutkan Jumlah Suara Pemilihnya Mengungguli Suara Jokowi-Ahok 2012 Lalu

Image result for sandiaga bersama wartawan

         Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan dukungan yang dia peroleh bersama Gubernur terpilih Anies Rasyid Baswedan melampaui dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada 2012 lalu. Pasalnya hasil pleno KPUD DKI Jakarta menyebut capaian suaranya mencapai 3,2 juta.

       "KPUD sebut warga yang memilih kita 3,2 juta, ada 2,3 juta yang memilih Pak Basuki Djarot. Ini jumlah yang besar bagi Anies-Sandi dan mengalahkan rekor Jokowi-Ahok," ungkap Sandiaga, di Is Plaza, Jakarta Timur, usai menemui masyarakat Minang Dunsanak, Minggu (30/4/2017).

       Namun, Sandi berpesan kepada pendukungnya untuk menjaga situasi kondusif dengan menghindari selebrasi berlebihan. Ia mencontohkan bahwa bentuk syukur bisa dilakukan dengan berdoa atau berbagi bersama kaum dhuafa dan anak yatim. Doa bersama juga bisa dilakukan untuk mengawal programnya selama lima tahun mendatang.

      "Tapi tidak boleh larut dalam sebuah aksi selebrasi yang mungkin memprovokasi saudara-saudara kita. Kita berdoa bersama kaum dhuafa dan anak yatim karena doa anak yatim diijabah Allah," tuturnya.

     Dalam hasil pleno KPUD DKI Jakarta, Sabtu (29/4) diperoleh jumlah suara untuk pasangan Anies-Sandi sebesar 3.240.987 suara atau 57,96 persen, mengungguli pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang memperoleh 2.350.366 suara atau 42,04 persen.

    Sementara pada 2012 silam, berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama meraih 53,82 persen atau sekitar 2.472.130 suara, mengungguli pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dengan 46,17 persen atau sekitar 2.120.815 suara. 
{ Read More }


Sabtu, 29 April 2017

Komisi Hukum MUI Telah Mendesak Jokowi Untuk Mengganti Jaksa Agung

Image result for foto ahok dan Jaksa Agung

          Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, meminta Presiden Joko Widodo mencopot Muhammad Prasetyo dari posisinya sebagai jaksa agung. Alasannya, dia menilai Prasetyo gagal menjalankan tugasnya dalam kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama.

         "Jaksa ini harus dievaluasi, termasuk jaksa agungnya harus diganti oleh Pak Jokowi," kata Ikhsan, dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 29 April 2017. Kekecewaan ini lantaran tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara Ahok, hanya satu tahun dengan percobaan dua tahun. Menurut dia, dalam berbagai kasus penistaan agama, tidak ada yang seperti ini.

        Dia mencontohkan kasus Arswendo, yang saat itu hanya mempublikasi hasil riset di koran. Tidak ada ucapan apa-apa, namun oleh JPU dikenakan tuntutan maksimal. JPU berani untuk menuntut Ahok hanya percobaan, menurut dia karena latar belakang dari Prasetyo sebagai seorang anggota partai politik.

          Menurut dia, apa yang dilakukan oleh JPU sama seperti tidak menuntut apa-apa terhadap Ahok. Padahal, menurutnya, negara dalam konstitusi melindungi agama, sehingga tuntutan JPU itu justru melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum yakni UUD 1945 terutama Pasal 29 menyangkut kebebasan beragama. "Saya minta jaksa agung mundur atau Pak Jokowi mengevaluasi. Tidak profesional, terbukti tuntutan jaksa telah mencederai masyarakat," katanya.

       Hal senada diusulkan juga oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, Prasetyo sudah gagal dalam menciptakan hukum yang berkeadilan.

       "Saya ingin mengusulkan kepada Pak Jokowi, saya pikir penting terus merawat komitmen penegakan hukum yang profesional," kata Dahnil dalam diskusi tersebut. Sayangnya, dalam upaya itu ada yang tidak profesional. Yakni peran Jaksa Agung Prasetyo, yang dianggapnya layak untuk dipertimbangkan. "Penting Pak Jokowi mempertimbangkan pencopotan jaksa agung," katanya.


{ Read More }


Jumat, 28 April 2017

Teguran Ahok Dimaklumi Oleh Para Relawan Yang Saat Ingin Selfie Tanpa Ikut Antrian

Image result for ahok bersama wartawan

            Balai Kota DKI Jakarta hari ini masih “diserbu” oleh banyak orang yang ingin berfoto bersama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama . Mereka pun rela antre berjam-jam demi bisa berfoto bersama Ahok, yang harus mengakhiri jabatannya pada Oktober mendatang setelah hampir dipastikan kalah Pilkada DKI.

       Tidak sedikit pula orang yang mengaku sebagai relawan ingin berfoto dengan Ahok. Namun, mereka tidak ikut antre, melainkan nyelonong masuk ke Balai Kota, tempat Ahok bekerja.

        Ini yang membuat Ahok gusar. Dia akhirnya menegur ulah para relawan itu, karena tidak mau ikut banyak warga yang sudah antre di pelataran pendopo. "Saya mesti tegasin ini. Kalian mau saya kerja kan lima bulan ini. Jadi tolong enggak usah selfie-selfie. Kita duduk foto. Terima kasih," kata Ahok, Jumat 28 April 2017.

       Relawan yang menggunakan kemeja kotak-kotak yang berjumlah kurang lebih 20 orang ini tampak menunggu Ahok di Balairung. Tidak seperti banyak warga lainnya yang telah mengantre.

         Saat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuka sesi tambahan pada sore hari mengingat membludaknya warga yang masih tetap menunggu untuk foto bersama dan bersalaman dengan Ahok. Padahal, untuk foto bersama Ahok pihak protokoler sudah menyiapkan tempat duduk di tengah-tengah ruangan kerja Ahok.

     Usai ditegur Ahok, para relawan pun akhirnya mendapatkan kesempatan foto. Ia membaginya dalam tiga kelompok dari tempat yang disediakan. Atas kejadian itu, mereka para relawan memaklumi teguran yang disampaikan Ahok.

       "Sudah capek dan ramai juga, kan wajar (Ahok menegur). Kita enggak berani selfie, sudah capek (Ahok) soalnya. Kalau biasanya kan ada yang minta selfie ini enggak boleh. (Ahok) Maunya barisan, enggak perlu selfie," kata salah satu relawan usai berfoto bersama Ahok.


{ Read More }


Kamis, 27 April 2017

Menang di Pilkada DKI Jakarta, Inilah Cara Berterimakasih Anies ke Partai Gerinda dan PKS

Related image

             Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menyambangi kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamis 27 April 2017. Kedua partai ini adalah pengusung utamanya di Pilkada DKI Jakarta 2017.

        Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengungkapkan dia dan Sandi sengaja mendatangi kantor dua partai pengusungnya guna menyampaikan terima kasih dan melakukan dialog dengan pengurus dan kader partai tersebut.

        "Pada saat Pilkada saya dan Bang Sandi mendapatkan amanat, mandat dari partai untuk menjadi calon gubernur. Mandat itu sudah dijalankan. Minggu depan kita akan mendengar keputusan resminya dan hari ini kami datangi silaturahmi. Insya Allah sudah tuntas, Insya Allah memenuhi harapan," kata Anies.

      Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menuturkan, silaturahmi yang sedang dijalaninya ini guna mewujudkan keinginan masyarakat agar suasana dalam membangun Jakarta adalah suasana kerja yang saling mendukung.

         "Jadi silaturahmi ini kita ingin agar susasana Jakarta ini adalah suasana kerja yang saling mendukung, saling mensupport. Karena itu, adab dijaga," ujarnya.

      Anies menjelaskan, silaturahmi itu juga sebagai penanda fase baru dimana antar sesama warga di Jakarta bisa bekerjasama dan bisa berkomunikasi.

           "Kami ingin silaturrahmi ini melihat sebagai penanda fase, baru fase dimana kita bisa bekerjasama bisa berkomunikasi bisa bersilaturrahmi. Kalau ada perbedaan kita bicarakan, dengan begitu warga Jakarta bisa merasakan manfaat dari kepemimpinan yang merangkul yang bisa berkomunikasi dengan semuanya. Hari ini kita mulai dengan Gerindra dan PKS kemudiam ke PAN," ujarnya.


{ Read More }


Rabu, 26 April 2017

Jika Gagal Dalam Mengungkap Teror Novel Baswedan, Kapolda Akan Anggap Hutang

Image result for foto Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kapolda Metro Irjen Iriawan menjenguk Novel Baswedan

          Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan memastikan anak buahnya terus memeriksa intensif para saksi kasus teror penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi sudah memeriksa 16 orang sebagai saksi tetapi belum ada tanda-tanda jelas tentang ciri-ciri pelaku. 

        "Yang cocok dengan pelaku pasti diambil, tapi dari saksi yang ada pun tidak bisa menjelaskan ciri-ciri pelaku yang pasti," katanya di Markas Polda Metro Jaya, Rabu, 26 April 2017.

       Polisi juga sedang bekerja keras, termasuk mencari jejak cairan H2SO4 yang digunakan untuk menyiram Novel didapat dari mana. Soalnya tidak sedikit tempat yang menjual cairan itu di Jakarta. Polisi perlu menyelidiki lebih detail.

       "Termasuk ngecek di mana yang bersangkutan dapat cairan H2SO4 tersebut. Itu, kan, ternyata tokonya banyak di Jakarta. Tidak bisa (diperiksa) satu per satu," katanya.

       Kasus yang menimpa Novel, kata Iriawan, salah satu prioritas Polda Metro Jaya. Dia berjanji segera mengungkap kasus itu. "Jadi utang buat saya kalau tidak terungkap. Oleh sebab itu, saya maksimal untuk ungkap ini," ujarnya.

         Novel Baswedan disiram dengan air keras oleh orang tidak dikenal. Dia saat itu sedang berjalan menuju rumahnya usai salat subuh di sebuah masjid dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa, 11 April 2017.




{ Read More }


Selasa, 25 April 2017

Ahok Jadi Mendagri? Dukungan Dari Politikus Gerinda Yang Setuju Jika Ahok Menjadi Mendagri

Image result for foto Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan

         Politisi Gerindra Heri Gunawan mengatakan reshuffle kabinet harus memiliki tolok ukur yang jelas, jangan terkesan ada titipan. Hal ini sampaikan Heri mengingat selama ini sudah tiga kali terjadi bongkar pasang menteri dalam Kabinet Kerja.

         "Reshuflle harus memiliki tolok ukur yang jelas. Memilih pembantunya tentu merupakan hak presiden, namun jangan terkesan seperti titipan, bongkar pasang terus-menerus," ujar Heri, Senin 24 April 2017.

        Heri menilai, presiden jauh dari nawacita yang dulunya selalu didengungkan. Dengan dilakukannya reshuffle setiap tahun, pemerintah seperti main-main dalam menjalankan roda pemerintahan.

           "Begini terus terkesan main-main, berpolitik lah yang santun dalam reshuffle ini. Kami ingatkan lagi presiden dulunya tidak ingin bagi-bagi kekuasaan, nyatanya ada reshuffle lagi, mau sampai kapan?"  ungkap Anggota Komisi XI DPR ini.

           Terkait isu Ahok akan menggantikan Mendagri Tjahjo Kumolo, ia mengaku setuju, karena dengan seperti itu publik akan melihat bagaimana timbangan seorang presiden memilih menterinya.

    "Biar rakyat yang melihat, saya setuju Ahok jadi Mendagri," ucap mantan Wakil Ketua Komisi VI ini. 

{ Read More }


Senin, 24 April 2017

Besok Polisi Panggil Tersangka Rizieq dan Istri Atas Kasus ''Baladacintarizieq''

Image result for foto rizieq atas kasus baladacintarizieq

      Polisi akan memanggil Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dan istri terkait kasus 'baladacintarizieq'. Rizieq dan istri akan dipanggil besok pukul 10.00 WIB ke Mapolda Metro Jaya.

        "Iya betul, panggilannya sekitar pukul 10.00 WIB kalau tidak ada perubahan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin (24/4/2017).

       Argo mengatakan, Rizieq dan istrinya dipanggil dalam statusnya sebagai saksi. Dia menambahkan, surat panggilan kepada Rizieq dan istri telah dikirim sejak Sabtu kemarin. "Surat panggilan sudah dikirim Sabtu kemarin," ucapnya.

        Sedangkan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadiningrat membenarkan agenda pemeriksaan Rizieq besok. "Iya betul besok dipanggil. Untuk lebih jelasnya silakan hubungi Kabid Humas," ujar Wahyu saat dikonfirmasi terpisah. 

{ Read More }


Minggu, 23 April 2017

Sandiaga Uno Telah Menyadari Banyak Yang Menagih Janji Program Rumah DP Nol Rupiah

Related image

        Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno akan fokus terhadap para pelaku usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta. Hal itu menjadi salah satu prioritas utamanya bersama calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

        Pernyataan itu diungkapkan Sandi, sapaan akrab Sandiaga, setelah bertemu dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Jalan Simprug Golf 3 Nomor 127, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu, 23 April 2017.

        Selain membahas terkait prioritas untuk dunia usaha, Sandi mengatakan, pertemuan itu diharapkan HIPMI bisa bekerja sama dalam program One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK OCE). HIPMI juga diharapkan bisa membantu terkait dengan program rumah DP nol rupiah.

       "Perumahan dengan DP nol rupiah ini sekarang menjadi banyak yang ditagih, kita butuh dukungan semua, termasuk dari dunia usaha juga," kata Sandi.

       Meski begitu, mantan pengusaha ini menuturkan, untuk program DP nol rupiah, sudah ada beberapa pihak pengembang yang memberikan dukungan dan niat untuk berpartisipasi. "Terutama di bidang properti," ujarnya.

        Sandi mengatakan, dari semua hal itu, yang terpenting, dia bersama Anies tetap akan melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu. Ia memastikan, dalam satu bulan ke depan tidak akan mencoba mendahului proses.


{ Read More }


Sabtu, 22 April 2017

Perayaan Kemenangan Anies-Sandi, Ratusan Loyalis Lulung Cukur Rambut Hingga Botak Licin

Image result for foto Loyalis Lulung cukur rambut

            Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno unggul dari pesaingnya Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, berdasarkan hasil Quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei.

        Selain itu, dari hasil hitung resmi yang dirilis dari situs kpu.go.id, pasangan Anies-Sandi juga menang perolehan suara dari petahana Ahok-Djarot. Real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 Anies-Sandi unggul dengan perolehan 57,95 persen dan Paslon Basuki-Djarot 42,05 persen.

        Kemenangan paslon dengan jargon maju kotanya bahagia warganya ini membuat tim pemenangan, relawan dan simpatisan merasa bersyukur. Sejumlah cara unik pun dilakukan untuk merayakan kemenangan Rakyat Jakarta tersebut.

        Salah satunya yang dilakukan oleh relawan Haji Lulung untuk Anies-Sandi yang tergabung dalam relawan Safari Haji Lulung. Selain memotong tiga ekor sapi, Sabtu 22 April, ratusan relawan juga merayakan dengan cara unik, yakni mencukur rambut sampai botak gundul secara massal.

       Relawan yang sehari-hari mendampingi ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abraham Lunggana dalam mengkampanyekan dan memenangkan Anies-Sandi ini berkumpul di posko 'Suka Haji Lulung' di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu 22 April 2017, untuk melakukan cukur bersama hingga gundul. Mereka pun terlihat antre secara bergiliran untuk bercukur hingga botak licin.

       Wakil Ketua DPW PPP DKI, Dany Kusuma menyatakan, cukur gundul tersebut merupakan bagian dari nazar sebagian relawan sejak putaran pertama Pilkada DKI digelar. Melalui potong rambut itu, kata Dany, sebagai simbol melepas masa-masa lalu Ibu Kota yang penuh masalah dan kegaduhan.

        "Ini ekspresi teman-teman untuk melepas masa lalu menuju kota yang maju dan semua warganya bahagia. Kita tidak mau Jakarta yang mencekam, biarkan itu menjadi sejarah suram bagi kota yang kita cintai ini," ujar Dany.

        Selain bercukur, para loyalis Haji Lulung ini juga mengekspresikan kegembiraannya dengan memotong tiga ekor sapi untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat dan yatim piatu di sekitar Tanah Abang.


{ Read More }


Jumat, 21 April 2017

KPK Telah Mengkritik Adanya Permainan Dibalik Pembebasan Andi Mallarangeng

Related image

              Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sikap pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan cuti menjelang bebas (CMB) terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Mallarangeng dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat. Sejatinya, Andi bebas pada 19 Juli 2017, namun karena mendapat CMB, terpidana kasus Hambalang itu keluar dari penjara pada hari ini, Jumat 21 April 2017.

            Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, seharusnya tidak memberikan kelonggaran bagi narapidana kasus korupsi. Tidak juga membuat aturan yang pro terhadap narapidana korupsi. "Kami berharap peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran cuti jelang bebas, atau pembebasan bersyarat atau remisi terhadap terpidana kasus korupsi tidak perlu diberikan lagi," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada,Jakarta Selatan, Jumat malam 21 April 2017.

         Menurut Febri, sejak awal lembaga-lembaga antikorupsi sudah sepakat membuat efek jera kepada pada koruptor. Kecuali, terang Febri, dia bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasusnya atau justice collaborator (JC). Adapun Andi Mallarangeng, dalam kaitan ini bukanlah JC.

        "Jadi ke depan kami berharap terpidana kasus korupsi tidak perlu diberikan lagi CMB kecuali yang bersangkutan JC. Jangan lagi ada peraturan-peraturan yang meringankan untuk terpidana korupsi," kata Febri.

        Seperti diketahui bahwa Andi Mallarangeng hari ini telah menghirup udara bebas karena mendapat cuti jelang bebas. "Andi bebas setelah memperoleh cuti menjelang bebas selama tiga bulan, dengan ketentuan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung," kata Kepala Sub Bagian Publikasi Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Syarpani.

         Menurut Syarpani, CMB tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menkumham No 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

         Menurut Syarpani, yang dimaksud CMB adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat. Tapi cuti itu diberikan setelah penuhi persyaratan yang telah ditentukan.

         Misalnya, untuk tindak pidana khusus seperti korupsi, narapidana harus menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Selain itu, berkelakuan baik paling sedikit sembilan bulan, dihitung dari tanggal 2/3 masa pidana.

       Meski sudah bebas, Andi memiliki ketentuan untuk wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung. Andi Mallarangeng divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh hakim pengadilan tipikor atas kasus proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, sekolah olahraga nasional Hambalang.


{ Read More }


IconIconIconFollow Me on Pinterest

Blogger news

Blogroll

What's Hot