Pesan Anies: Saya Berharap Djarot Bisa Merampungkan Pekerjaan Rumah Tersisa Itu

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Djarot Saiful Hidayat telah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, Kamis 15 Juni 2017. Gubernur DKI terpilih yang akan menggantikan Djarot pada Oktober nanti, Anies Baswedan, mengaku percaya dengan kemampuan Djarot. 

"Saya percaya Pak Djarot dapat mengerjakan dengan baik," kata Anies ketika ditemui di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Jumat 16 Juni 2017. 

Terkait apa saja yang perlu dikerjakan Djarot di masa singkat ini, Anies mengingatkan dengan janji kampanye gubernur DKI terpilih tahun 2012 Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. 

Menurut Anies, Djarot bisa melihat mana saja dari janji-janji kampanye itu yang belum terlaksana. Sehingga Anies berharap Djarot bisa merampungkan pekerjaan rumah tersisa itu. 

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

"Cukup melihat pada rencana program yang dijanjikan tahun 2012, ketika Pak Jokowi Pak ahok maju. Kan tuh pasti ada program kerjanya. Dilihat aja dari situ, mana yang belum terlaksana. Mudah-mudahan dalam lima bulan ini bisa terlaksana," ujar Anies. 

Seperti diketahui, Djarot akan mengakhiri jabatan hingga Oktober 2017 tanpa didampingi seorang Wakil Gubernur. Gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama harus menjalani masa tahanan dua tahun penjara lantaran tersangkut kasus penodaan agama.

{ Read More }

Kini Giliran DPR, Mendagri: Kami Telah Mengalah di RUU Pemilu

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Tarik-menarik antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu masih alot. Pemerintah berkukuh ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20-25% dan berharap DPR bisa mengalah.

"Pemerintah banyak mengalah pada poin-poin yang lain, maka saya juga mohon teman-teman fraksi di pansus ya ngalah juga dong soal menemukan titik temu," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Redtop Hotel and Convention, Jl Pecenongan 72, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Tjahjo mengajak fraksi-fraksi di DPR mengusahakan musyawarah, bukan voting, dalam mengambil keputusan dalam RUU Pemilu. Dia juga meminta voting dilakukan di tingkat rapat paripurna, bukan tataran panitia khusus (pansus).

"Kalau sampai tidak musyawarah, maka mari kita cari waktu voting di paripurna. Voting tak boleh di pansus ya, di paripurna. Waktunya kapan? Ya saya kira itu hak DPR. Kalau voting kan kami tak ikut campur. Saya kira masih ada waktu. Kalau toh dijadwalkan paripurna setelah Lebaran, ya masih bisa," ucapnya.

Jika DPR tidak mengakomodasi keinginan pemerintah agar presidential threshold sebesar 20-25%, Tjahjo mengatakan pemerintah akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu. Dia menuturkan nantinya Pemilu 2019 akan menggunakan UU Pemilu yang lama, di mana presidential threshold juga 20-25%.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

Tjahjo mengatakan justru DPR-lah yang akan rugi jika Pemilu 2019 menggunakan UU yang lama. Dia juga menepis anggapan bahwa pemerintah ngotot presidential threshold tinggi untuk menguntungkan Jokowi maju lagi pada 2019.

"Nggak (memudahkan Jokowi), semua bisa maju. Prabowo bisa maju, siapa pun bisa maju kok. Jujur, 20-25% tuh bisa 4-5 pasang loh kemarin," kata politikus PDIP ini.

Lobi-lobi antar-ketum dan sekjen partai-partai soal RUU Pemilu sudah dilakukan. Tjahjo mengatakan kini giliran 'dewa-dewa' yang turun tangan. "Kan sudah pertemuan antara ketum parpol dan antar-sekjen parpol sudah, antar-fraksi sudah. Maka tinggal dewa-dewa partai. Kalau itu tidak bisa, maka mari bawa ke paripurna. Diambil keputusan dengan syarat harus fair," ujar Tjahjo. 

{ Read More }

Temui Setya Novanto dan Oso, Bahas Apa Sekjen PDIP?

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendatangi DPR untuk bertemu dengan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Tujuan pertemuan ini menurut Hasto untuk membicarakan ke depan agenda pemerintahan Jokowi.

"Kebetulan saya sudah lama tak bersilaturahim ke Pak Setya Novanto dan Pak Oso sehingga saya bersama sekjen Golkar Pak Idrus Marham berkunjung ke tempat Pak Oso dan Pak Setnov ya untuk melakukan dialog bagaimana agenda ke depan dari pemerintahan Jokowi JK," kata Hasto di gedung DPR, Jakarta, Selasa 13 Juni 2017.

Selain itu, ia menjelaskan yang dibahas diantaranya termasuk soal RUU Pemilu. Kemudian, kerjasama antara parpol pendukung pemerintah dalam pilkada.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

"Bukan hanya sekedar soal pemilu karena itu sudah ada mekanismenya dan di fraksi pun sudah ada koordinasi yang sangat intens bersama dengan pemerintah dan parpol pengusung pemerintah," ujar Hasto.

Adapun soal RUU Pemilu, ia mengatakan hal itu dibahas secara intens antara parpol pengusung pemerintah dengan pemerintah termasuk juga di DPR ini.

{ Read More }

Pendanaan Menjadi Masalah, Anies Janji Akan Terbitkan Rumah DP Nol Rupiah di Tahun 2018

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Gubernur DKI jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan berjanji akan melaksanakan program Down Payment (DP) rumah nol rupiah terealisasi pada 2018 mendatang.

"Insya Allah 2018, nanti diumumkan detailnya, tapi untuk tahunnya Insya Allah 2018. 2017 itu enggak mungkin," kata Anies Rasyid Baswedan di Jakarta Selatan, Senin, 12 Juni 2017.

Ia pun optimistis bahwa program DP rumah nol persen benar-benar terlaksana pada tahun depan, mengingat iklannya sudah terpampang di jalan.

"Hari ini iklannya sudah ada, jadi kita yakin bahwa mereka akan menjalankan DP 0 rupiah, bayangkan private saja bisa, gimana pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

Menurut dia, saat ini yang menjadi masalah adalah terkait pendanaan, karena perlu satu mekanisme pembiayaan agar rumahnya juga bisa banyak.

"Jadi suplai rumahnya sudah banyak, sudah banyak rumah yang dibangun, yang belum adalah mekanisme pembiayaan, nah ini yang akan ditelaah," ujarnya.

{ Read More }

Mensos Tidak Ingin Buru-buru Saat Nasdem Mendukungnya di Pilkada Jatim

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendapat rekomendasi dukungan dari Partai Nasdem di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Menyikapi hal tersebut, Khofifah enggan berkomentar panjang. "Enggak usah terburu-buru," ujar Khofifah di sela kunjungan kerja di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Kota Bandung Jawa Barat, Minggu, 11 Juni 2017.

Khofifah menyebutkan, saat ini masih melakukan pemetaan potensi dukungan (cek sound) di masyarakat. "Udah sih (cek sound), besok saya mau ke Banyuwangi lagi, daerah - daerah gemuk itu kan ada Surabaya, Jember ada Malang," ujarnya.

Saat ditanya soal sinyal dukungan (frekuensi) masyarakat untuk kesiapannya maju di Pilgub Jatim, belum mendapatkan hasil yang layak dijadikan dasar dukungan. "Saya rasa cek sound terakhir di Banyuwangi. frekuensi itu kami sambung setelah cek sound," ujarnya.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Timur, Rendra Kresna, mengatakan hingga saat ini ada dua nama yang pasti akan diusung partainya.

Kedua nama yang juga direkomendasikan DPP Partai Nasdem itu adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Dari kedua nama tersebut, DPW Partai NasDem Jawa Timur akan mempertimbangkan besarnya dukungan, popularitas, maupun kemampuan keduanya. 

{ Read More }

Ridwan Kamil Yakin Ingin Mundur di Pilgub Jabar, Basdem: Semua Itu Karena Ada Adu Domba

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mulai memikirkan hengkang dari ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 meski dia telah dipinang Partai Nasional Demokrat. Rencana ini bakal diambil karena tingginya ketidakpastian dukungan dari partai - partai lain.

Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustofa, menilai perkembangan tersebut muncul bukan disebabkan karena adanya ketidakpastian dukungan. Melainkan adanya manuver politik adu domba dari kelompok yang merasa tidak senang.

"Sampai hari ini, Kang Emil tetap diusung Nasdem, jadi ada upaya adu domba oleh kelompok politik tertentu, Kang Emil dengan Nasdem," ujar Saan di Bandung Jawa Barat, Sabtu 10 Juni 2017.

Saan menambahkan, manuver politik kelompok lawan terjadi karena mereka panik mengingat Ridwan Kamil diusung Nasdem secara dini sebagai calon gubernur. Dengan situasi tersebut, sangat wajar jika manuver adu domba gencar dilakukan untuk menciptakan situasi ketidakpastian dukungan kepada Ridwan Kamil.

"Itu semua karena ketakutan terhadap Kang Emil, mereka keduluan langkahnya sama Nasdem. Mereka panik, segala cara mereka lakukan, termasuk memfitnah kang Emil." Sebelumnya, Ridwan Kamil mengaku kesiapannya maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat masih diterpa ketidakpastian meski saat ini telah mendapat dukungan Partai Nasdem.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

Guna menekan ketidakpastiannya itu, safari politik ke daerah - daerah menjadi aktivitas diakhir pekan dan menjalin komunikasi dengan partai lain mengingat Nasdem saat ini hanya memiliki lima kursi di DPRD Jawa Barat.

"Karena mau maju jadi calon juga belum pasti karena baru lima kursi dari 20, jadi masih ikhtiar," ujar Ridwan Kamil di Bandung Jawa Barat, Jumat 9 Juni 2017.

Karena tidak pasti, mundur dari konstestasi politik di Pilgub Jabar akan menjadi pilihan jika kans politiknya tidak bernasib baik sekalipun itu dilanjutkan ke Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2018. "Jadi jangan kaget kalau saya enggak jadi maju, enggak (ikut Pilwalkot lagi) saya mau pensiun saja, jadi arsitek," katanya.

{ Read More }

Begini Tanggapan Fadli Zon Saat Jaksa Cabut Banding Kasus Ahok

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon angkat bicara soal langkah Kejaksaan yang mencabut banding atas kasus penodaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok.

"Harusnya, kalau yang bersangkutan (Ahok) sudah tidak mau mengajukan, Kejaksaan dengan sendirinya tak memaksakan diri ajukan itu," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 9 Juni 2017.

Menurutnya, dengan dicabutnya banding, maka status proses hukum Ahok bersifat inkrah. Sehingga, Ahok sudah bisa menjalankan vonis sesuai dengan aturan.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah resmi mencabut memori banding atas putusan perkara penodaan agama dengan terdakwa Ahok.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

"Betul itu (pencabutan banding), sudah dicabut jaksa tanggal 6 kemarin," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi saat dikonfirmasi, Kamis, 8 Juni 2017.

Hasoloan mengatakan, dalam surat pencabutan banding tidak disebutkan alasan jaksa mencabut banding tersebut. Dalam surat yang diberikan jaksa hanya berisi pernyataan untuk mencabut banding.

"Alasannya enggak ada ya, enggak tertera alasan dalam surat permintaan pencabutan. Jadi kami tidak tahu apa alasannya," ujarnya. 

{ Read More }