Polisi Harus Adil Atas Kasus Rizieq, Din Syamsudin: "Hati-hati Lembaga Penegak Hukum''

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin ikut berkomentar terkait penetapan Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus pornografi. Polisi sudah menetapkan Rizieq sebagai buronan.

"Etika saya tidak mau menanggapi persoalan. Tapi, hemat saya diclearkan karena simpang siur di pemberitaan," kata Din Syamsudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017.

Din mengingatkan agar Kepolisian menjunjung penegakan hukum yang berkeadilan. Din menekankan agar jangan sampai Kepolisian tebang pilih dalam menegakkan keadilan.

"Dan dalam penegakan hukum harus berkeadilan. Hati-hati lembaga penegak hukum, kalau tidak berkeadilan baik karena tebang pilih atau karena ini bukan kawan tapi lawan, ini berbahaya," tuturnya.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

Ia menambahkan, kalau penegak hukum tak berkeadilan menangani proses hukum maka akan dilawan rakyat. Sebab akan melahirkan rasa tak percaya lagi pada hukum dan ketidakpatuhan sosial. Tapi, ia menekankan tiap warga negara juga harus siap menghadapi persoalan hukum. "Tak etika saya berpihak pada orang perorang," ujarnya.

Terkait dugaan kriminalisasi terhadap ulama, ia menjawab diplomatis persoalan ini. Menurutnya, persoalan Rizieq bukan hal yang besar. Namun, harus dilihat yang mestinya menjadi prioritas dalam penyelesaian masalah.

"Tapi yang paling penting yang terjadi sekarang kelihatannya ada kekerasan pemodal, ikut didukung kekerasan negara. Ini yang direaksi oleh rakyat phisical violence dan sebut agama. Ini kalau tak diatasi, tak akan berhenti. Akan aksi reaksi. Ini saatnya tegakkan keadilan.” 

{ Read More }

Dirawat Dengan Intensif, Novel Tetap Menjalankan Ibadah Puasa

            Meski tengah menjalani perawatan medis di sebuah Rumah Sakit di Singapura, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan ternyata masih ikut berpuasa, seperti kebanyakan kaum muslim di Tanah Air, yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan.

         "Informasi kami terima, Novel tetap menjalani ibadah puasa di sana," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, di Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2017.

      Sementara hari ini, Novel dijadwalkan menjalani scanning terhadap dua matanya. Radang di kedua mata Novel pun sudah sembuh. "Semua sudah hilang, bersih dari infeksi," kata Febri.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

          Febri menambahkan, dokter yang menangani Novel masih mempertimbangkan mengenai pengangkatan sel plasenta yang dipasang di mata Kasatgas perkara e-KTP itu guna merangsang pertumbuhan kornea.

        Untuk diketahui, Novel diteror air keras orang tak dikenal pada bulan April 2017 lalu. Sampai akhir Mei 2017, Polisi belum juga berhasil menangkap pelaku teror tersebut.

{ Read More }

Beginilah Langkah Kepolisian Kepada Rizieq Sebelum Red Notice

           Imam besar FPI Habib Rizieq Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi di situs 'baladacintarizieq'. Sementara posisi Rizieq sendiri saat ini diketahui masih berada di Saudi Arabia.

        Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan NCB untuk penerbitan red notice. Namun, sebelum penerbitan red notice ini, ada beberapa langkah yang akan dilakukan penyidik dalam upaya menghadirkan Rizieq kembali ke tanah air untuk kepentingan penyidikan kasus tersebut.

        "Kita sudah sampaikan untuk segera pulang ke tanah air. Kalau enggak juga, ya kita tetapkan tersangka. Kalau tersangka sudah, ya kita layangkan surat perintah penangkapan," jelas Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

      Setelah menerbitkan surat perintah penangkapan, polisi akan memasukkan nama Habib Rizieq ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

     "Setelah DPO baru kita terbitkan red notice. Nanti kita lihat persyaratannya apa saja, nanti kita koordinasi sama Interpol," sambungnya.

       Peningkatan status Rizieq sebagai tersangka itu dilakukan setelah gelar perkara siang tadi. Sementara penyidik juga telah melimpahkan tahap satu berkas perkara Firza Husein di kasus yang sama siang tadi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 

{ Read More }

Sebelum Kembali Beroperasi, Djarot Meminta Agar Halte TransJakarta Melayu Bersih

            Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta agar Halte TransJakarta Kampung Melayu sudah beroperasi kembali mulai Senin besok. Untuk mendukung hal tersebut, diharapkan PT TransJakarta koordinasi dengan Dishub DKI dengan kepolisian. Hal ini disampaikan Djarot saat melakukan peninjauan lokasi bum bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

          "Saya perintahkan kepada Pak Budi (Dirut TransJakarta) besok sore sudah bisa beroperasi dengan Dishub dan kepolisian," tutur Djarot di Halte TransJakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur, Minggu 28 Mei 2017.

          Djarot pun meminta jajarannya agar esok pagi, halte tersebut kembali dibenahi. Sebab, bau amis dan beberapa bercak darah masih terlihat di area halte bus TransJakarta.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

          "Oleh karenanya besok pagi tolong dibilas ulang. Libatkan dinas kesehatan, damkar untuk nyemprot. Kemudian sore sudah bisa fungsi, jam tiga atau empat atau pick hour," kata dia.

         Selain itu, Djarot menjelaskan pengoperasian kembali Halte Transjakarta Kampung Melayu perlu segera dilakukan karena salah satu halte tersibuk di Jakarta. Sedikitnya ada 50 sampai 60 ribu orang yang singgah di halte tersebut setiap harinya. "Ini halte sangat strategis karena melayani empat rute dan setiap hari kurang lebih 60 ribu naik turun melalui halte ini," ujar Djarot.

          Untuk diketahui, ledakan bom bunuh diri terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu 24n  Mei 2017 malam kemarin. Ledakan terjadi dua kali. Pertama, terjadi sekira pukul 21.00 WIB. Sedangkan ledakan kedua terjadi sekitar lima menit kemudian di lokasi yang sama. Ledakan ini mengakibatkan lima orang tewas yang dua di antaranya merupakan dua terduga pelaku.

{ Read More }

Bila Alasan Adanya Rekonsiliasi, Nono Sampono Tidak Setuju Jika Ada Penambahan Kursi DPD

          Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Nono Sampono tak setuju revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau UU MD3 terkait penambahan kursi 2 pimpinan DPR jika dilakukan dengan alasan rekonsiliasi konflik internal DPD.

          "Kalau memang penambahan itu sebuah kebutuhan, dalam rangka penguatan peran dan fungsi kelembagaan saya setuju, sangat setuju. Tetapi jangan dikaitkan dengan rekonsiliasi. Saya menolak malah kalau bicara rekonsiliasi," kata Nono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 26 Mei 2017.

        Menurutnya, proses politik tak boleh sama sekali dikaitkan dengan penambahan kursi. Tapi penambahan kursi harus dikaitkan dengan kebutuhan dalam rangka penguatan fungsi kelembagaan.  

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

        "Sebelum kasus ini kan pemikiran itu ada. Kita tahu kan pemikiran ini ada, tetapi jangan sekali dikaitkan rekonsiliasi. Nanti kalau ke depan lagi ada ribut-ribut lagi, nanti minta tambah kursi lagi yah tak benarlah," kata Nono.

         Ia menjelaskan ketika melihat DPD seharusnya yang diutamakan fungsinya di daerah. Lalu, bagaimana bisa mengisi kelengkapan yang ada baik di DPR ataupun DPD.

"Saya kira itu yang menjadi hitungannya dalam rangka penguatan fungsi kelembagaan," kata Nono.

{ Read More }

Memberikan Klarifikasi Dan Hak Jawab, Luhut: Meninggalnya Ayah Saya Tidak Ada Kaitannya Dengan PKI

          Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memberikan klarifikasi soal berita tentang ayahnya yang telah dibunuh PKI [Cerita Luhut Lihat Bapaknya Dibunuh PKI]. Luhut menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar.

        "Almarhum ayah saya adalah seorang sopir bus Sibualbuali di Sumatera Utara. Beliau kemudian bekerja keras sehingga menjadi pegawai Caltex dan dikirim kuliah ke Cornell University, Amerika Serikat. Meninggalnya almarhum ayah saya tidak ada kaitannya dengan PKI," kata Luhut dalam hak jawab, Kamis 25 Mei 2017.

        Luhut menuturkan konteks pernyataannya yang sebenarnya adalah menceritakan tentang seorang temannya yakni Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Agus adalah putra Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, seorang Pahlawan Revolusi yang dibunuh pada peristiwa G30S/PKI.

         Dalam jabatannya sebagai Gubernur Lemhannas sejak April 2016, lanjut Luhut, Agus merupakan bagian dari pemerintah dalam penyelenggaraan simposium nasional bertajuk 'Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Kesejarahan' tahun lalu di Hotel Arya Duta.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

         Saat itu, muncul komentar negatif yang mengatakan bahwa simposium sudah dipengaruhi oleh PKI. Padahal simposium ini merupakan upaya akademik untuk menganalisa tragedi '65 dari perspektif sejarah.

         "Mendengar komentar negatif tersebut, Pak Agus mengatakan ke saya bahwa orang yang berkomentar tersebut tidak pernah mengalami ayahnya dibunuh di depan matanya. 'Ayah saya ditembak mati di depan mata saya,' demikian kalimat beliau," kata Luhut.

        Dengan menceritakan ini, Luhut bermaksud memberikan masukan kepada media dan masyarakat agar tidak gampang terhasut dengan isu yang disampaikan oleh narasumber yang tidak valid. Contohnya adalah isu komunisme.

        "Presiden sendiri sudah memerintahkan Polri dan TNI untuk menindak tegas penyebar ideologi lain selain Pancasila. Maka media dan kita semua wajib mendukung upaya ini dengan selalu memastikan kejelasan latar belakang dari narasumber dan tidak ikut menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya," kata Luhut.

       Atas kekeliruan dalam menangkap konteks pernyataan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dalam forum Rapimnas Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur itu, menyampaikan permohonan maaf.

{ Read More }

Mengenai Wacana Densus Tipikor, Begini Tanggapan Dan Komentar Fadli Zon

            Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, rencana Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di Bareskrim bukan sesuatu yang baru. Ia mengingatkan, jika terealisasi agar rencana ini tak menjadi rebutan antara lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK.

         Menurut dia, perlu ada regulasi khusus jika memang Densus Tipikor terealisasi. "Jangan sampai pengaturannya rebutan, lalu terjadi moral hazard dan kepentingan. Yang tidak kita inginkan dalam penegakan hukum dan korupsi itu jadi alat politik dan tebang pilih. Itu sering kali terjadi," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2017.

         Fadli menekankan dalam perannya, Kepolisian serta Kejaksaan juga punya tugas dalam memberantas korupsi. Namun, dalam praktiknya, Kepolisian dinilai belum maksimal. "Namun karena enggak berjalan di polisi dan jaksa, lalu dibentuk KPK yang independen untuk pemberantasan korupsi," ujar Fadli.

          Secara pribadi, Fadli masih berharap pada KPK dalam pemberantasan korupsi. Apalagi menurutnya tingkat kepercayaan masyarakat masih tinggi pada KPK. "Apalagi belakangan ini banyak persoalan di Kepolisian yang dianggap enggak adil dalam penanganan kasus," kata Fadli.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

        Seperti diketahui, dalam kesimpulan rapat kerja, Selasa kemarin dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Komisi III DPR mendorong pembentukan Densus Tipikor.

         Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Jamil menjelaskan dorongan ini untuk mendukung pemberantasan masalah korupsi oleh korps Bayangkara. Pemerintah dan Polri dinilai juga perlu menelaah rencana pembentukan Densus Tipikor. "Jadi bukan isu baru, isu lama. Jadi kalau di polisi ada densus 88 yang tangani teroris, kenapa tak ada densus tipikor, tenaga dan SDM ada," kata Nasir, Rabu 24 Mei 2017.

       Terkait rencana ini, ia menekankan Komisi III meminta Kepolisian menelaah perlunya pembentukan Densus Tipikor. Hal ini karena harus dikonsultasikan dengan kementerian PAN-Reformasi Birokrasi.

        "Jadi tak bisa otomatis. Kan dipelajari, ditelaah, ke mana arahnya, roadmapnya seperti apa. Jadi kita dorong. Polri kaji. Jadi ini permulaan saja. Tak ada kaitannya dengan pembubaran KPK," kata Nasir. 

{ Read More }

Vonis Dua Tahun Ahok, Jusuf Kalla: Dua Tahun Itu Sudah Wajar

        Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dijatuhi vonis dua tahun penjara terkait kasus penistaan agama. Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan tanggapan terkait vonis ini.

       Melihat perkara penistaan agama sebelumnya seperti yang menjerat Arswendo Atmowiloto, vonis dua tahun Ahok sudah wajar.

      "Pertama, saya tidak ingin menilai vonis hakim. Tapi, dari perkara sebelumnya, umumnya ya harus dua tahun. Malah itu yang wartawan, Arswendo lima tahun. Jadi, saya tidak ingin bilang ini (vonis) kecil, tidak," kata JK, Selasa 23 Mei 2017.

Baca Juga: http://pelitanewsberitaterkini.blogspot.com

        JK juga menilai, adanya aksi unjuk rasa memprotes vonis Ahok sebenarnya tak perlu dilakukan. Secara angka pemilih, sekitar dua juta warga DKI memilih Ahok. Diharapkan agar masalah agama tak disangkutpautkan dengan persoalan ini.

      "Bahwa ada peristiwa hukum, kita harus pahami dan terima. Yang memilih Ahok kan 2,3 juta orang. Banyak warga muslim yang juga dukung Ahok," tutur JK.

       Seperti diketahui, Ahok divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan hukuman dua tahun penjara pada Selasa, 9 Mei 2017. Dalam putusannya, Ahok langsung ditahan. Putusan hakim ini lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

{ Read More }

Ahok Cabut Banding, Alasannya Apa?

            Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan mencabut banding atas vonis hukuman 2 tahun penjara kasus penodaan agama. Namun pihak keluarga belum mau memberikan penjelasan alasan pencabutan banding.

         Pencabutan banding ini terjadi setelah tim pengacara Ahok datang ke PN Jakarta Utara yang bertempat di gedung eks PN Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada, Jakpus. Istri Ahok, Veronica Tan juga tampak hadir di PN Jakut.

          "Besok kami akan menyampaikan alasannya jam 12 siang, menceritakan alasan kenapa keluarga akhirnya memutuskan untuk mencabut banding ini," ujar adik kandung Ahok Fifi Lety Indra kepada wartawan, Senin (22/5/2017).

          Sementara itu pengacara Ahok lainnya I Wayan Sudirta mengatakan, memori banding sebenarnya sudah masuk ke PN Jakut. Namun pihak keluarga setelah berdiskusi dengan tim pengacara memutuskan mencabut banding.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

           "Intinya ada dua kejadian. Satu sudah menyerahkan memori banding sudah masuk di berkas, kemudian setelah itu keluarga memutuskan setelah berdiskusi dengan kami, keluarga memutuskan mencabut. Kita hargai keputusan itu, kita dampingi," ujar Sudirta.

          Majelis hakim dalam sidang 9 Mei sebelumnya menyatakan Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

         Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa."

          "Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51," papar hakim dalam pertimbangan hukum. 

{ Read More }

Siapa Yang Menyebut Dokter, Menteri Susi: Akan Saya ''Tenggelamkan''

        Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu, 21 Mei 2017.

         Dia menyentil pemandu acara yang mempersilakannya berpidato dan menyebut namanya dengan gelar doktor honoris causa. Dia berterus terang merasa risih disebut dengan gelar kehormatan yang didapatnya dari Universitas Diponegoro Semarang pada Desember 2016 itu.

        "Kalau nyebut nama saya pakai (gelar) doktor honoris causa nanti akan saya denda, atau saya tenggelamkan," kata Susi berseloroh lalu disambut tepuk tangan para hadirin.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

           Susi menceritakan muasal dia bersedia menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Diponegoro. "Gelar itu saya terima sebagai penghargaan dan penghormatan kepada Presiden Joko Widodo," ujarnya.

       Presiden mengangkatnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mungkin karena ketidaktahuan dan keberanian serta dengan kontroversi mengangkat orang tak lulus SMA.

       Untuk memastikan layak mendapatkan gelar doktor honoris causa, Susi mengaku harus menjalani uji kompetensi. Ada 12 profesor yang mengujinya dan menanyainya banyak hal tentang kelautan dan perikanan.

       Dia tak menyangka ternyata para guru besar Universitas Diponegoro itu memberinya nilai sembilan. "Nah, ternyata saya itu pintar. Itu yang bilang para profesor, bukan saya, lho," ujarnya.

{ Read More }

Bangga Sejarah Ibu Kota DKI, Djarot Sebut Waduk Pluit Karya Terbaik Jokowi-Ahok

            Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyebut alasan perayaan Hari Kebangkitan Nasional diadakan di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara. Menurutnya, waduk ini merupakan tanda awal pemerintahan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menata ibu kota.

          Sebagai pimpinan yang menggantikan keduanya, Djarot ingin di menjelang akhir pemerintahannya ada apresiasi hasil kerja dari pasangan gubernur dan wakil gubernur terdahulu yang telah dirasakan masyarakat. 

       "Kita sekarang ada di Waduk Pluit ini, karena peninggalan bersejarah dari pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Kebaikan-kebaikan dari beliau harus kita apresiasi. Ini kita nikmati seluruh warga Jakarta tanpa diskriminasi," kata Djarot, Sabtu 20 Mei 2017.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

        Ia juga mengatakan, Jakarta di masa kepemimpinan Ahok - sapaan Basuki Tjahaja Purnama - banyak memberikan perubahan. Awal pemerintahan Jakarta di masa Jokowi-Ahok, kata Djarot.

        Waduk Pluit dijadikan tonggak sejarah bagaimana pemerintah daerah memulai menata kembali ibu kota untuk mengendalikan banjir. Seperti diketahui, lima tahun masa pemerintahan periode 2012 - 2017, DKI Jakarta sudah tiga kali berganti gubernur.

        "Di tempat ini pula (Waduk Pluit) akan dicanangkan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-490," ujarnya. Djarot menambahkan pihaknya juga ingin menerbangkan 490 ekor burung merpati di Taman Waduk Pluit.

       Hal itu mengganti rencana sebelumnya yang ingin menempatkan hari pencanangan hari jadi kota Jakarta di RPTRA Kalijodo. "Karena merpati lambang kesetiaan cinta kasih dan damai," kata Djarot.

{ Read More }

Jokowi Menang Soal Status Ahok, Ini Respon Dari Djarot

           Plt Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menguatkan keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak menonaktifkan Basuki Thajaja Purnama (Ahok) dari kursi gubernur DKI saat ditetapkan sebagai terdakwa.

         Meski PTUN menyatakan putusan soal Ahok sudah tepat dan benar, Djarot menyebut hal ini tidak berpengaruh banyak bagi Pemprov. Pemprov DKI, dipastikan Djarot, akan tetap beraktifitas normal seperti biasa.

          "Ya sekarang apa bedanya, kalau bagi kami aktifitas di Pemprov itu tetap berjalan normal toh saya bisa (komunikasi) dengan beliau ya meskipun sekarang jauh di Mako Brimob. Jadi tetap berkomunikasi dengan beliau," kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).

Baca Selanjutnya: http://newskampungberita.blogspot.com

        Meski Ahok tidak perlu mundur dari sebagai gubernur, menurutnya apa yang dikerjakannya saat ini sebagai pelaksana tugas gubernur tinggal menuntaskan program-program hingga masa jabatan berakhir.

       "Bagaimana pun juga ini tinggal menuntaskan apa yang telah diprogramkan. Jadi apa yang kita kerjakan kemarin juga kita saya sampaikan ke Ahok, beliau juga menyampaikan beberapa hal," jelasnya.

       Djarot ingin agar hal ini tidak terlalu dibesarkan. Dia menegaskan keputusan ini juga tidak akan mengganggu pelayanan dan kinerja Pemprov DKI.

       "Nggak usah dibesar-besarin karena nggak mengganggu jalannya pelayanan publik dan kerja Pemprov DKI, tetap ya," tegasnya. 

{ Read More }

Polisi: Akan Dinilai Merugikan Diri Sendiri Jika Habib Rizieq Tidak Pulang ke Indonesia

          Sikap imam besar FPI, Habib Rizieq Syihab, yang memilih tak pulang ke Tanah Air untuk memenuhi panggilan kepolisian dinilai merugikan diri sendiri. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan Rizieq melewatkan kesempatan membela diri jika bersikap demikian.

        Diketahui dari kuasa hukumnya, Rizieq enggan pulang ke Indonesia karena merasa dikriminalisasi. Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya memanggil Rizieq terkait dengan kasus pornografi antara dirinya dan Firza Husein. Saat ini Rizieq berada di Arab Saudi.

        "Ya pasti (Habib Rizieq, red) akan merugi (jika tidak pulang, red). Sebaiknya memang datang, mengklarifikasi, bahwa tidak melakukan (tindak pornografi, red). Itu hak seseorang untuk membela diri. Kalau nggak bisa dateng di sini, nggak bisa membela diri, ya gimana," kata Setyo di gedung Divisi Humas, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/5/2017).

Baca Selanjutnya: http://newskampungberita.blogspot.com

          Ditanya soal permohonan penerbitan red notice di Interpol, Setyo berujar dirinya belum mendapat laporan terkait dari penyidik. Jenderal bintang dua itu menerangkan red notice ditujukan untuk seseorang yang sudah berstatus tersangka. Sedangkan untuk status Rizieq yang masih saksi, penyidik dapat mengirimkan permohonan blue notice.

      "Kalau belum tersangka bisa saja kita gunakan blue notice untuk ketahui posisi dan kegiatannya. Tapi kalau statusnya sudah tersangka dan minta bantuan penangkapan, kita bisa minta bantuan jalur Interpol dengan meminta melalui red notice," ucap Setyo.

           Disinggung soal perkembangan penyelidikan identitas pembuat situs web baladacintarizieq dan pembuat video berkonten chat mesum, Setyo menyampaikan penyidik sedang melakukan pencarian. Bahkan, tambah Setyo, penyidikan kasus baladacintarizieq berawal dari mencari sosok pembuatnya. "Penyidik selalu berangkat dari situ. Semua kita cari, kita periksa, baru nanti dipastikan siapa pelaku, siapa terlibat," tutur Setyo.

{ Read More }

Bergabung Dari Bebarapa Elemen, 300 Pengacara Telah Siap Untuk Membela Rizieq

         Anggota Tim Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengatakan, saat ini ada ratusan kuasa hukum yang siap membela Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab, dalam kasus dugaan percakapan (chat) berkonten pornografi.

          "Banyak bantuan datang, ada 300 orang pengacara yang siap membela Habib Rizieq," kata Kapitra dalam konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017.

Berita Selanjutnya: http://sumatraterkini.blogspot.com/2017/05/dicari-cari-polisi-ternyata-habib_16.html

        Menurut Kapitra, pengacara tersebut berasal dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Bantuan Hukum Front (BHF) dan Tim Pembela Muslim (TPF). "Gabungan, jadi 300 orang itu gabungan dari mana-mana, banyak," katanya.

      Saat ini, Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus dugaan percakapan (chat) berkonten pornografi. Penyelidikan berdasarkan laporan polisi nomor: LP/510/I/2017/PMJ/ Dit Reskrimsus.

       Dalam laporan itu, dicantumkan screen shot percakapan bermuatan pornografi yang diduga dilakukan Rizieq Shihab dengan Firza Husein. 

{ Read More }

Vonis 2 Tahun Penjara Ahok, Fahri Hamzah: Malu Kita Mesti Demo Terhadap Vonis Ahok

         Vonis dua tahun dari majelis hakim terhadap Basuki Tjahaja Purnama menimbulkan berbagai respons dari kalangan masyarakat. Ribuan pendukung Ahok melakukan demo di berbagai kota bahkan luar negeri pasca putusan itu.

         "Masak ada keputusan pengadilan yang sudah begini jauh didemo oleh orang di seluruh dunia, kan malu kita," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Senayan, Jakarta, Senin, 15 Mei 2017.

        Fahri mengaku khawatir reaksi terhadap vonis ini menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap lembaga penegak hukum. Karena itu, dia meminta menyerahkan semua pada mekanisme hukum.

       "Itu dijelaskan dan diperdebatkan secara baik, secara hukum, barulah kita ini bisa menempuh jalur hukum lain," ujar Fahri.

        Menurut Fahri, masyarakat juga harus diberi pemahaman yang baik mengenai hukum. "Harus ada keberanian kita mengambil, bahwa hukum adalah hukum," kata Fahri.

        Seperti diketahui, pasca vonis dua tahun, Ahok langsung digelandang ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Massa pendukung yang tak terima Ahok dipenjara menyusul ke Rutan Cipinang dengan menggelar aksi unjuk rasa. Begitupun saat Ahok dipindahkan ke Mako Brimob, mereka juga melakukan aksi demo. 

{ Read More }

Mengaku Diterima Dengan Baik, Fahri Hamzah: Alhamdulillah, Saya Tidak Jadi Ditolak

       Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dikabarkan ditolak oleh ribuan massa saat berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, pada Sabtu, 13 Mei 2017. Melalui, akun Twitter resminya, Fahri memberikan klarifikasi.

        "Alhamdulillah, saya tidak ditolak. Saya diterima oleh pak gubernur, wagub, Toga dan Toma secara baik," tulis Fahri dengan tagar #LoveSulawesiUtara, seperti dikutip VIVA.co.id, Minggu, 14 Mei 2017.

        Fahri mengatakan 'Bumi Nyiur Melambai' adalah bumi dan tanah airnya. Dia menegaskan bahwa darah, daging, dan tulangnya berasal dari sari pati nusantara.

       "Gubernur Olly dan Wagub Steven adalah sahabat baik. Mereka menerima, menjemput, dan mengantar sampai selesai," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

          Fahri menilai, seluruh jajaran TNI, Polri, pemda ,dan para pejabat bertugas dengan baik. "Mereka luar biasa. Terima kasih," kata dia. Bagi Fahri, seluruh masyarakat hanya perlu menyadari kebesaran Indonesia, kompleksitasnya dan ketiadamungkinan untuk menyederhanakannya. Kebesaran yang oleh sebagian orang sulit dicerna. "Karena itu, kita memerlukan waktu untuk belajar dan saling baca," ujarnya.

       Fahri melanjutkan penjelasannya melalui Twitter tersebut. Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu menyatakan bangsa Indonesia tidak boleh jera.

        "Kita tidak boleh jera melayani kelemahan kita sendiri dan harus memiliki ruang jiwa yang lapang menerima saudara sendiri," kata dia. Menurutnya, semua pihak akan menjaga apa yang sudah dipunyai. Dengan segala cara yang sanggup untuk dilakukan.

      "Ini amanah kepada kita. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Dan didorongkan oleh keinginan luhur," kata Fahri.

         "Supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas. Sampai akhir hayat di kandung badan," lanjutnya.

       Di akhir tulisan yang cukup panjang itu, Fahri mengucapkan terima kasih. Dia mengingatkan agar bangsa ini tetap mempertahankan persatuan.

       "Terima kasih sahabat dan saudaraku. Tetaplah menjadi saudara meski kita berbeda. Jangan menyerah untuk Indonesia kita," demikian Fahri Hamzah.

{ Read More }

Pendukung Ahok Yang Menghina Presiden Jokowi Telah Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

       Veronica Koman Liau, salah satu orator aksi massa pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilaporkan ke polisi. Wanita yang akrab disapa Vero itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang pria bernama Kan Hiung (36).

      Kan mengaku melaporkan Vero atas nama perorangan. Hal itu ia lakukan lantaran sebagai warga negara Indonesia, Kan merasa tersinggung atas orasi yang disampaikan Vero beberapa waktu lalu di depan Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur.

    "Saya sebagai rakyat Indonesia merasa dirugikan karena presiden adalah simbol negara yang harus dihormati. Kalau semua orang bebas berorasi dan teriak-teriak menghina Presiden kita, apa kata dunia," Sabtu 13 Mei 2017.

     Saat membuat laporan itu, Kan tidak sendirian. Ia didampingi penasihat hukumnya yang bernama Ferry Juan. Kan sendiri mengaku membawa beberapa barang bukti terkait pelaporannya itu. Salah satunya CD berisi video orasi Vero ketika di depan Rutan Cipinang. Selain itu, ada pula screenshot sejumlah berita di media online tentang orasi Vero yang dianggap bermasalah tersebut.

      Vero dilaporkan atas kasus kejahatan terhadap kekuasaan umum dan terancam Pasal 207 KUHP. Laporan Kan sendiri bernomor LP/2319/V/2017/PMJ/ Dit.Reskrimum, Tanggal 13 Mei 2017.

      "Di situ dia (Veronica Koman) teriak-teriak, tidak ada penistaan agama, yang ada adalah peradilan yang nista, hakim yang nista, itu kan kalimat yang menyesatkan. Presiden Joko Widodo saja sudah mengumumkan bahwa seluruh rakyat Indonesia agar menghargai putusan majelis hakim soal kasus Ahok," kata dia lagi.

       Untuk diketahui, Veronica Koman Liau, salah satu orator aksi massa pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat Ahok dibawa rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur mendadak terkenal. Pasalnya, sebuah video ketika Vero berorasi mendadak viral. Dalam video itu, Vero mengatakan bahwa rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah rezim yang lebih parah dibandingkan dengan rezim pemerintahan sebelumnya, yaitu rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

         Akibatnya, Kementerian Dalam Negeri pun mengaku telah mengirimkan surat kepada Vero untuk segera membuat permintaan maaf secara terbuka. Bukan hanya itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pun mengancam membawa masalah ini ke jalur hukum, jika Vero dalam sepekan ini tak memberikan klarifikasi.

        Terkait hal itu, Vero sendiri belum mau berkomentar banyak. Vero juga belum mau menjelaskan apa maksud orasinya yang menyebut rezim Jokowi lebih parah dibandingkan rezim SBY itu. "Sampai saat ini aku belum berkomentar dulu ya," ujar Vero, Sabtu 13 Mei 2017.

{ Read More }

Demo Pendukung Ahok, Kritik Fadli Zon: Jika Dibiarkan Aksi Ini Akan Diikuti Warga Lainnya

           Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengkritisi adanya aksi demonstrasi yang dilakukan pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di beberapa tempat hingga tengah malam. Ia khawatir jika ini dibiarkan maka akan dicontoh warga lain melakukan hal yang sama.

           "Bagaimana ada demo yang sampai tengah malam dan lain sebagainya. Nanti masyarakat lain akan meminta perlakukan yang sama," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 12 Mei 2017.

        Fadli mengaku mendapat masukan terkait demonstrasi yang dilakukan massa pro Ahok. Secara aturan, aksi unjuk rasa berlaku sampai pukul 18.00. Jika lewat dari waktu tersebut, seharusnya pihak aparat bisa bersikap tegas.

        "Kalau misal demo sampai jam 6 sore, ya semua diperlakukan sama. Tidak boleh dibiarkan. Yang satu dibiarkan sampai malam hingga tidur-tiduran sampai pagi di depan lapas, di depan Mako Brimob dan lain-lain," lanjut Wakil Ketua Umum DPP Hanura itu.  

     Dia berharap pihak kepolisian bisa mendudukan aturan sesuai dengan peraturan yang ada dan adil. "Nah ini kan ada preseden. Preseden ini yang dicatat masyarakat," kata Fadli.

      Seperti diketahui, sejak Ahok ditahan usai dijatuhi vonis dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, massa pendukungnya tak henti-henti menggelar unjuk rasa. Pertama, usai persidangan massa pro Ahok langsung menyambangi Rutan Cipinang.

       Kemudian, setelah Ahok dipindahkan ke Mako Brimob, pendukung pun juga menyusul dengan melakukan demo. Salah satu tuntutannya yaitu menyuarakan Ahok agar bebas dari tahanan. Bahkan, barisan pendukung Ahok pernah berdemo di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

{ Read More }

Setelah Namanya Terindikasi Bersamalah Dengan Pajak, Fahri Tantang Dirjen Pajak Buka-bukaan Tax Amnesty

         Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk membuka laporan tax amnesty, atau pengampunan pajak. Hal ini terkait, dengan adanya dugaan dirinya terindikasi melakukan tindak pidana pajak.

     Dugaan ini terungkap, dalam persidangan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

       "Saya mau tanya, kenapa KPK seret ranah perpajakan ke ruang sidang? Apalagi, pada orang seperti saya yang sudah ikut tax amnesty. Apakah betul, ini policy dari Dirjen Pajak bahwa masalah pajak ini mau dibuka kembali," kata Fahri, Rabu 10 Mei 2017.

       Ia menambahkan, kalau memang mau membuka tax amnesty, maka dia ingin semuanya juga dibuka. Di antaranya, ia juga meminta pemerintah jujur soal berapa pendapatan pemerintah dari tax amnesty.

        "Piutang pajak kita berapa? Yang seharusnya berapa? Tercapai tidak? Apa itu boleh diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)? Karena, yang terjadi dari tax amnesty, Anda membersihkan sisa-sisa masa lalu dan kita melihat ke depan. Kan, falsafahnya mau lihat ke depan. Tapi kalau persoalan pajak saya mau dipakai untuk kriminalisasi saya, ayo kita lihat ke belakang semua. Saya siap, saya berani," kata Fahri.

       Ia pun menantang, agar dibuka juga soal pajak pimpinan KPK dan pejabat yang berafiliasi dengan KPK. Ia menantang, siapa yang paling bersih dalam hal pajak.

        "Karena itu, saya terus terang, menggunakan perpajakan sebagai kriminalisasi politisi adalah kejahatan terbuka yang dilakukan oleh pejabat negara dan penegak hukum. Dan, ini yang melumpuhkan ekonomi kita, usaha, dan berbisnis kita," kata Fahri.

       Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini memberikan warning pada Ditjend Pajak, Kementerian Keuangan dan para pejabat pajak, agar jangan main-main dengan menggunakan data pajak orang untuk kriminalisasi. "Kalau mau terbuka, ayo terbuka sampai belakang," kata Fahri. 

{ Read More }

Massa Pendukung Aho Rela Bertahan di Mako Brimob dan Akan Melakukan Penginapan

           Massa pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih bertahan di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu malam, 10 Mei 2017. Mereka bahkan bakal menginap di depan gerbang utama agar gubernur DKI Jakarta non aktif tersebut dibebaskan.

        Tak hanya berorasi, puluhan massa ini juga sempat melakukan renungan dengan menyalakan lilin sambil berdoa. Mereka juga kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan Markas Brimob.

      “Kalau diizinkan kami akan nginap. Kami ingin ketemu Pak Ahok,” kata Yudo Wibowo salah satu simpatisan yang sejak pagi tadi mengikuti aksi damai tersebut.

       Sementara itu, Kapolsek Cimanggis, Komisaris Agung sebelumnya telah mengimbau agar massa membubarkan diri. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Namun nyatanya, massa hingga saat ini masih bertahan di depan Markas Brimob.

        Akibat aksi ini arus lalu lintas di Jalan Kelapa Dua, Depok pun menjadi tersendat. Sejumlah petugas yang berada di lokasi pun kini terus berupaya mengurai volume kendaraan. 

{ Read More }

Ahok di Vonis 2 Tahun Penjara, Kata Wakil Ketua DPR: Di Negeri Ini Masih Ada Keadilan

         Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Taufik Kurniawan, mengatakan, persoalan hukum yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama sebaiknya diambil hikmahnya. Upaya itu agar semua pihak bisa kembali rukun.

       "Kami melihat ada satu masalah penistaan agama, ini sudah melebar ke mana-mana. Semoga ini ada hikmahnya, meskipun selubang jarum pun. Insya Allah keadilan masih ada di negeri ini," kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Selasa 9 Mei 2017.

      Politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu pun menghormati vonis terhadap Ahok. Meskipun masih ada upaya hukum lainnya hingga berujung pada putusan yang final.

       "Kami hormati sama-sama proses pengadilan itu. Kami pasrahkan ke majelis hakim masalah ini sudah inkracht atau belum, itu kan ada hak dari terdakwa," kata Taufik. 

        Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Ahok dengan hukuman dua tahun penjara atas perkara dugaan penodaan agama dalam persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa 9 Mei 2017.

        "Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penodaan agama," ujar Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto.

       Dalam pertimbangannya, hakim mengemukakan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan di antaranya, terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam, perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antarumat beragama dan antargolongan.

      Adapun hal yang meringankan, di antaranya terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, dan kooperatif selama persidangan.

{ Read More }

Masih Menjadi Calon Gubernur 2018, Ridwan Kamil Sudah Diingatkan Soal Etika oleh DPD PDIP Jabar

           Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Barat, Abdy Yuhana mengimbau Wali Kota Bandung Ridwan Kamil agar memperhatikan etika komunikasi politik dalam menggalang dukungan ke Partai, untuk memperkuat kesiapannya sebagai calon gubernur di Pilgub 2018.

         Menurutnya, adanya manuver komunikasi secara langsung ke pengurus DPP PDIP tanpa sedikitpun membuka ruang di tingkat DPD PDIP Jabar, merupakan hak. Bahkan, pria yang diusung partai Nasdem itu, berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri.

        "Saya kira itu kan hak yah, Emil membangun komunikasi dengan siapapun. Tapi kalau secara kelembagaan dengan Partai (DPD Jabar), belum. Secara formal itu, nanti ketika pendaftaran," ujar Abdy di Bandung Jawa Barat, Senin, 8 Mei 2017.

        Abdy menjelaskan, etika politik dalam menggalang dukungan, komunikasi dengan basis partai di daerah seharusnya terbangun dengan bagus. Menurutnya, jalin komunikasi di daerah agar diperhatikan meski keputusan dukungan partai di Pilgub Jabar 2018 berada di tangan pusat.

         "Fatsun lah yah, etika politik calon itu, sebaiknya dalam membangun komunikasi harus seimbang. Boleh dia membangun komunikasi dengan pusat, tapi etikanya kan tetap, komunikasi di Jawa Barat," katanya.

      Menurutnya, fatsun tersebut akan menjadi kemudahan Ridwan Kamil melancarkan dukungannya. Bahkan, menjadi pendorong mesin Partai berjalan solid.

        "Saya kira penting juga Emil membangun komunikasi dengan PDIP Jawa Barat. Untuk apa? Ya mempermudah. Kalaupun misalnya Emil didukung PDIP Perjuangan, kan tetap intensnya dengan Jawa Barat," ujarnya.

        Abdy menambahkan, meski memiliki akses secara langsung, Ridwan Kamil agar tidak berkutat melakukan manuver tersebut. "Saya kira secara etika, sebaiknya tidak langsung by pass ke Jakarta. Tapi membangun komunikasi juga dengan PDIP Jawa Barat," tuturnya.

{ Read More }

Meniru Cara Kerja Ahok, Janji Sandiaga Yang Akan Unggah Rapat Pemprov ke Youtube

         Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengatakan segala sistem yang telah dibangun oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan baik akan tetap dilanjutkan di masa kepemimpinannya bersama Anies Baswedan. 

       Menurut dia, salah satu yang akan diikuti sitem tersebut adalah transparansi informasi. Sandiaga ingin rapat yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi dengan sejumlah pihak akan akan diunggah ke YouTube, seperti yang sudah dilakukan saat ini.

       "Itu bagus sekali jadi transparansi. Seperti itu bagus sekali. Dan kita maunya semuanya, jangan tebang pilih," kata Sandiaga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 7 Mei 2017. 

      Namun Sandiaga mengatakan, semua rapat tersebut tidak semuanya bisa dikonsumsi oleh publik. Dia beralasan, rapat - rapat teknis selama dia nanti menjabat akan dipilih terlebih dahulu apakah nanti bisa dimuat ke media sosial atau tidak. 

       Pasalnya dia menginginkan, rapat yang menyangkut kebijakan publik bisa dilihat dan diawasi langsung oleh masyarakat. "Jadi nanti mungkin kita harus kasih koridor yang mana menjadi domain publik, mana yang menjadi diskusi. Karena mungkin enggak semua rapat bisa diangkat," kata Sandiaga.

      "Malah kalau menurut saya enggak usah diangkat ke YouTube, streaming saja. Sekarang ada Facebook live (siaran langsung). Streaming saja dari awal," ujarnya.

       Sandiaga pun menyindir, video rapat milik Pemerintah Provinsi DKI tidak semua ditampilkan. Ia bercerita, sewaktu dirinya ke Balai Kota untuk menyambangi Ahok, pertemuan tersebut justru tak ditayangkan. Pertemuan itu terjadi pada medio Agustus 2016, di mana dirinya masih berstatus bakal calon Gubernur yang diajukan oleh Partai Gerindra. 

      "Sepertinya setiap saya rapat dengan pak Basuki nggak pernah diangkat di Youtube. Jadi ya kita mesti kalau misalnya komit ke transparansi silakan," ujarnya.

{ Read More }

Pesan PKS Untuk Ridwan Kamil: Jangan Pernah Membuat Partai Tersinggung

      Sekretaris Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, Abdul Hadi mengingatkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil agar menjadi peserta Pilgub 2018 yang berkompeten tanpa menciptakan bumbu - bumbu konflik.

   "Jadilah peserta kompetisi Pilkada yang baik. Sehingga kompetisi ini enak," kata Abdul.

      Menurutnya, pernyataan Ridwan Kamil yang menyebutkan PKS lebih mengutamakan kader internal dalam mengusung calon dan menciptakan situasi ketidak berpihakan, salah kaprah.

    "Partai punya kemandirian, pertimbangan untuk mengambil garis politik. Dalam proses Pilkada, memang parpol itu kendaraan yang baik untuk digunakan. Karena parpol itu sistem," katanya.

     Oleh karena itu, PKS berharap Ridwan Kamil menghargai keputusan dan mekanisme partai dalam pengusungan calon, meski memiliki kapasitas yang memumpuni untuk maju dalam Pilgub Jabar.

     "Jadi ketika Pak Ridwan butuh sistem partai, jangan membuat partai-partai tersinggung. Partai punya hak," katanya.

      Abdul menambahkan, pihaknya menghormati keputusan Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur melalui Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

    "Kami juga enggak pernah nyalahin dia mau ngambil jalur partai tertentu (Nasdem) maupun independen, itu enggak ada masalah buat kami," katanya.

{ Read More }

Heboh!! Gaya Kocak Prabowo Menjadi Sorotan Media Pada Saat Pidato Kemenangan Anies-Sandi

       Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjukkan hal yang tidak biasa dalam acara pidato kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Kota Tua, Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017. Prabowo berpidato dengan gaya kocak yang memancing gelak tawa para hadirin.

         Awalnya, Prabowo menyampaikan rekam jejak Anies sebagai seorang teknokrat, guru besar, dan profesor. Kemudian, Sandiaga adalah seorang entrepreneur atau pengusaha.

       Prabowo mengatakan keduanya bukan politisi. Namun, sama-sama lulusan univesitas terbaik. "Politik di Indonesia kadang-kadang lain, enggak diajarkan di fakultas. Ini kebiasaan. Politik di Indonesia aneh bin kejam," kata Prabowo.

       Mantan Panglima Kostrad itu pun menceritakan kebiasaan yang sering terjadi di Indonesia. Kalau seseorang mau menjadi kandidat, saat mencari dukungan agar dicalonkan partai politik, komitmennya luar biasa.

      "Wah komitmen ini, komitmen itu, janji ini janji itu, selama kampanye juga janji-janji. Begitu menang, jadi pejabat, jalannya udah lain," kata Prabowo yang langsung memperagakan jalan seorang pejabat yang selalu ingin terlihat gagah, berwibawa, dan sempurna.

       "Ini gue ngarang atau bener. Lo mau lihat calon yang baru menang? Mantuknya diatur, ngangguknya diatur. Udah enggak bisa buka pintu, kalau datang ke mobil. Alhamdulillah Anies dan Sandi bukan seperti itu," lanjut Prabowo menanggapi para hadirin tertawa riuh.

       Secara terus terang, Prabowo mengaku waswas ketika mengetahui Anies-Sandi menang. Berbeda jika kalah, dia tidak akan waswas.

      "Biasanya kalau menang, pejabat, karena gue pernah jadi pejabat. Dulu. Biasanya, ada yang datang bawa ini, bawa itu. Ya kan?" kata dia.

  Namun, dia bersyukur. Lagi-lagi, Anies dan Sandi bisa menempatkan diri dengan baik.

      "Alhamdulillah Pak. Menyampaikan ke saya. Pak Prabowo, saya tidak cari kekayaan dari jabatan saya ini. Saya sudah cukup, saya ingin mengabdi buat rakyat," tutur Prabwo.

      Pada acara pidato kemenangan Anies-Sandi tersebut, sejumlah toko hadir. Selain Prabowo, ada Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, pengusaha Erwin Aksa, Muhammad Taufik, Mardani Ali Sera, dan lainnya.

{ Read More }

Romi: Semua Partai Tolak Anies Menjadi Cagub DKI Jakarta, Bagaimana Nasib Anies?

            Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) tak berhasil melobi Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono agar mau menerima Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur DKI. PD, PAN, dan PKB mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebagai cagub dan cawagub DKI. Semua partai yang dilobi Romi menolak nama Anies sebagai cagub DKI.

        PPP, yang mengikuti pertemuan di kediaman Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, ikut dalam koalisi mendukung Agus-Sylvi. Di hari kedua pendaftaran cagub-cawagub DKI, tepatnya 22 September 2016, Romi ditelepon oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di kalangan elite politik, Prabowo sering disebut dengan sandi '08'.

      "Kali berikutnya, tanggal 22 September 2016, hari ke-2 pendaftaran pilkada, saya dihubungi 08 untuk bergabung mengusung Sandi dan meninggalkan Cikeas," kata Romi, Kamis (4/5/2017).

      Romi tetap mengajukan nama Anies sebagai cagub DKI kepada Prabowo. Namun Prabowo tetap ngotot Sandi sebagai cagub dan Anies sebagai cawagub. Di depan Prabowo, Romi kemudian menelepon Anies. "Setelah saya speakerphone, Anies di depan 08, Sandi dan sekjen saya, Anies menolak untuk menjadi cawagub," cerita Romi.

     Kepada Anies, Romi mengatakan, jika tetap ngotot jadi cawagub, kebersamaan dia dengan PPP berakhir saat itu juga. "Saya katakan kalau ini pendapat final Anies, maka kebersamaan dengan PPP bisa berakhir di sini, karena sudah saya tawarkan Anies ke PD, PKB, Gerindra, kesemuanya sampai saat itu menolak mengusungnya jadi cagub," cerita Romi.

        Anies meminta Romi meyakinkan semua partai politik bahwa dengan tak berbuat apa-apa, elektabilitas dia bisa hanya 2-3 persen di bawah Sandiaga. Padahal Sandi sudah satu tahun gerilya di DKI.

        Namun segala upaya Romi memperjuangkan Anies sebagai cagub DKI ditolak oleh semua partai. Walhasil, cerita PPP membawa Anies menjadi cagub DKI berhenti pada 22 September 2016. 

{ Read More }