Pesan Anies: Saya Berharap Djarot Bisa Merampungkan Pekerjaan Rumah Tersisa Itu

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Djarot Saiful Hidayat telah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, Kamis 15 Juni 2017. Gubernur DKI terpilih yang akan menggantikan Djarot pada Oktober nanti, Anies Baswedan, mengaku percaya dengan kemampuan Djarot. 

"Saya percaya Pak Djarot dapat mengerjakan dengan baik," kata Anies ketika ditemui di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Jumat 16 Juni 2017. 

Terkait apa saja yang perlu dikerjakan Djarot di masa singkat ini, Anies mengingatkan dengan janji kampanye gubernur DKI terpilih tahun 2012 Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. 

Menurut Anies, Djarot bisa melihat mana saja dari janji-janji kampanye itu yang belum terlaksana. Sehingga Anies berharap Djarot bisa merampungkan pekerjaan rumah tersisa itu. 

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

"Cukup melihat pada rencana program yang dijanjikan tahun 2012, ketika Pak Jokowi Pak ahok maju. Kan tuh pasti ada program kerjanya. Dilihat aja dari situ, mana yang belum terlaksana. Mudah-mudahan dalam lima bulan ini bisa terlaksana," ujar Anies. 

Seperti diketahui, Djarot akan mengakhiri jabatan hingga Oktober 2017 tanpa didampingi seorang Wakil Gubernur. Gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama harus menjalani masa tahanan dua tahun penjara lantaran tersangkut kasus penodaan agama.

{ Read More }

Kini Giliran DPR, Mendagri: Kami Telah Mengalah di RUU Pemilu

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Tarik-menarik antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu masih alot. Pemerintah berkukuh ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20-25% dan berharap DPR bisa mengalah.

"Pemerintah banyak mengalah pada poin-poin yang lain, maka saya juga mohon teman-teman fraksi di pansus ya ngalah juga dong soal menemukan titik temu," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Redtop Hotel and Convention, Jl Pecenongan 72, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Tjahjo mengajak fraksi-fraksi di DPR mengusahakan musyawarah, bukan voting, dalam mengambil keputusan dalam RUU Pemilu. Dia juga meminta voting dilakukan di tingkat rapat paripurna, bukan tataran panitia khusus (pansus).

"Kalau sampai tidak musyawarah, maka mari kita cari waktu voting di paripurna. Voting tak boleh di pansus ya, di paripurna. Waktunya kapan? Ya saya kira itu hak DPR. Kalau voting kan kami tak ikut campur. Saya kira masih ada waktu. Kalau toh dijadwalkan paripurna setelah Lebaran, ya masih bisa," ucapnya.

Jika DPR tidak mengakomodasi keinginan pemerintah agar presidential threshold sebesar 20-25%, Tjahjo mengatakan pemerintah akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu. Dia menuturkan nantinya Pemilu 2019 akan menggunakan UU Pemilu yang lama, di mana presidential threshold juga 20-25%.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

Tjahjo mengatakan justru DPR-lah yang akan rugi jika Pemilu 2019 menggunakan UU yang lama. Dia juga menepis anggapan bahwa pemerintah ngotot presidential threshold tinggi untuk menguntungkan Jokowi maju lagi pada 2019.

"Nggak (memudahkan Jokowi), semua bisa maju. Prabowo bisa maju, siapa pun bisa maju kok. Jujur, 20-25% tuh bisa 4-5 pasang loh kemarin," kata politikus PDIP ini.

Lobi-lobi antar-ketum dan sekjen partai-partai soal RUU Pemilu sudah dilakukan. Tjahjo mengatakan kini giliran 'dewa-dewa' yang turun tangan. "Kan sudah pertemuan antara ketum parpol dan antar-sekjen parpol sudah, antar-fraksi sudah. Maka tinggal dewa-dewa partai. Kalau itu tidak bisa, maka mari bawa ke paripurna. Diambil keputusan dengan syarat harus fair," ujar Tjahjo. 

{ Read More }

Temui Setya Novanto dan Oso, Bahas Apa Sekjen PDIP?

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendatangi DPR untuk bertemu dengan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Tujuan pertemuan ini menurut Hasto untuk membicarakan ke depan agenda pemerintahan Jokowi.

"Kebetulan saya sudah lama tak bersilaturahim ke Pak Setya Novanto dan Pak Oso sehingga saya bersama sekjen Golkar Pak Idrus Marham berkunjung ke tempat Pak Oso dan Pak Setnov ya untuk melakukan dialog bagaimana agenda ke depan dari pemerintahan Jokowi JK," kata Hasto di gedung DPR, Jakarta, Selasa 13 Juni 2017.

Selain itu, ia menjelaskan yang dibahas diantaranya termasuk soal RUU Pemilu. Kemudian, kerjasama antara parpol pendukung pemerintah dalam pilkada.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

"Bukan hanya sekedar soal pemilu karena itu sudah ada mekanismenya dan di fraksi pun sudah ada koordinasi yang sangat intens bersama dengan pemerintah dan parpol pengusung pemerintah," ujar Hasto.

Adapun soal RUU Pemilu, ia mengatakan hal itu dibahas secara intens antara parpol pengusung pemerintah dengan pemerintah termasuk juga di DPR ini.

{ Read More }

Pendanaan Menjadi Masalah, Anies Janji Akan Terbitkan Rumah DP Nol Rupiah di Tahun 2018

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Gubernur DKI jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan berjanji akan melaksanakan program Down Payment (DP) rumah nol rupiah terealisasi pada 2018 mendatang.

"Insya Allah 2018, nanti diumumkan detailnya, tapi untuk tahunnya Insya Allah 2018. 2017 itu enggak mungkin," kata Anies Rasyid Baswedan di Jakarta Selatan, Senin, 12 Juni 2017.

Ia pun optimistis bahwa program DP rumah nol persen benar-benar terlaksana pada tahun depan, mengingat iklannya sudah terpampang di jalan.

"Hari ini iklannya sudah ada, jadi kita yakin bahwa mereka akan menjalankan DP 0 rupiah, bayangkan private saja bisa, gimana pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

Menurut dia, saat ini yang menjadi masalah adalah terkait pendanaan, karena perlu satu mekanisme pembiayaan agar rumahnya juga bisa banyak.

"Jadi suplai rumahnya sudah banyak, sudah banyak rumah yang dibangun, yang belum adalah mekanisme pembiayaan, nah ini yang akan ditelaah," ujarnya.

{ Read More }

Mensos Tidak Ingin Buru-buru Saat Nasdem Mendukungnya di Pilkada Jatim

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendapat rekomendasi dukungan dari Partai Nasdem di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Menyikapi hal tersebut, Khofifah enggan berkomentar panjang. "Enggak usah terburu-buru," ujar Khofifah di sela kunjungan kerja di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Kota Bandung Jawa Barat, Minggu, 11 Juni 2017.

Khofifah menyebutkan, saat ini masih melakukan pemetaan potensi dukungan (cek sound) di masyarakat. "Udah sih (cek sound), besok saya mau ke Banyuwangi lagi, daerah - daerah gemuk itu kan ada Surabaya, Jember ada Malang," ujarnya.

Saat ditanya soal sinyal dukungan (frekuensi) masyarakat untuk kesiapannya maju di Pilgub Jatim, belum mendapatkan hasil yang layak dijadikan dasar dukungan. "Saya rasa cek sound terakhir di Banyuwangi. frekuensi itu kami sambung setelah cek sound," ujarnya.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Timur, Rendra Kresna, mengatakan hingga saat ini ada dua nama yang pasti akan diusung partainya.

Kedua nama yang juga direkomendasikan DPP Partai Nasdem itu adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Dari kedua nama tersebut, DPW Partai NasDem Jawa Timur akan mempertimbangkan besarnya dukungan, popularitas, maupun kemampuan keduanya. 

{ Read More }

Ridwan Kamil Yakin Ingin Mundur di Pilgub Jabar, Basdem: Semua Itu Karena Ada Adu Domba

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mulai memikirkan hengkang dari ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 meski dia telah dipinang Partai Nasional Demokrat. Rencana ini bakal diambil karena tingginya ketidakpastian dukungan dari partai - partai lain.

Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustofa, menilai perkembangan tersebut muncul bukan disebabkan karena adanya ketidakpastian dukungan. Melainkan adanya manuver politik adu domba dari kelompok yang merasa tidak senang.

"Sampai hari ini, Kang Emil tetap diusung Nasdem, jadi ada upaya adu domba oleh kelompok politik tertentu, Kang Emil dengan Nasdem," ujar Saan di Bandung Jawa Barat, Sabtu 10 Juni 2017.

Saan menambahkan, manuver politik kelompok lawan terjadi karena mereka panik mengingat Ridwan Kamil diusung Nasdem secara dini sebagai calon gubernur. Dengan situasi tersebut, sangat wajar jika manuver adu domba gencar dilakukan untuk menciptakan situasi ketidakpastian dukungan kepada Ridwan Kamil.

"Itu semua karena ketakutan terhadap Kang Emil, mereka keduluan langkahnya sama Nasdem. Mereka panik, segala cara mereka lakukan, termasuk memfitnah kang Emil." Sebelumnya, Ridwan Kamil mengaku kesiapannya maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat masih diterpa ketidakpastian meski saat ini telah mendapat dukungan Partai Nasdem.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

Guna menekan ketidakpastiannya itu, safari politik ke daerah - daerah menjadi aktivitas diakhir pekan dan menjalin komunikasi dengan partai lain mengingat Nasdem saat ini hanya memiliki lima kursi di DPRD Jawa Barat.

"Karena mau maju jadi calon juga belum pasti karena baru lima kursi dari 20, jadi masih ikhtiar," ujar Ridwan Kamil di Bandung Jawa Barat, Jumat 9 Juni 2017.

Karena tidak pasti, mundur dari konstestasi politik di Pilgub Jabar akan menjadi pilihan jika kans politiknya tidak bernasib baik sekalipun itu dilanjutkan ke Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2018. "Jadi jangan kaget kalau saya enggak jadi maju, enggak (ikut Pilwalkot lagi) saya mau pensiun saja, jadi arsitek," katanya.

{ Read More }

Begini Tanggapan Fadli Zon Saat Jaksa Cabut Banding Kasus Ahok

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon angkat bicara soal langkah Kejaksaan yang mencabut banding atas kasus penodaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok.

"Harusnya, kalau yang bersangkutan (Ahok) sudah tidak mau mengajukan, Kejaksaan dengan sendirinya tak memaksakan diri ajukan itu," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 9 Juni 2017.

Menurutnya, dengan dicabutnya banding, maka status proses hukum Ahok bersifat inkrah. Sehingga, Ahok sudah bisa menjalankan vonis sesuai dengan aturan.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah resmi mencabut memori banding atas putusan perkara penodaan agama dengan terdakwa Ahok.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

"Betul itu (pencabutan banding), sudah dicabut jaksa tanggal 6 kemarin," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi saat dikonfirmasi, Kamis, 8 Juni 2017.

Hasoloan mengatakan, dalam surat pencabutan banding tidak disebutkan alasan jaksa mencabut banding tersebut. Dalam surat yang diberikan jaksa hanya berisi pernyataan untuk mencabut banding.

"Alasannya enggak ada ya, enggak tertera alasan dalam surat permintaan pencabutan. Jadi kami tidak tahu apa alasannya," ujarnya. 

{ Read More }

Aksi Yang Sudah Meresakan Masyarakat, Polisi Ancam Akan Tembak Geng Motor Brutal di Depok

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Polisi bakal bertindak tegas terhadap geng-geng bersepeda motor yang membuat resah hingga melukai orang lain di Kota Depok. Tak tanggung-tanggung, sistem tembak di tempat pun diberlakukan di kota penyanggah ibu kota tersebut.     

Demikian ungkap Kapolsek Pancoran Mas, Komisaris Monang Nadapdap, menyusul terjadinya aksi brutal sekelompok remaja terhadap dua warganya di kawasan Jalan Caringin, Kamis dinihari, 8 Juni 2017, sekitar pukul 03:30 WIB. Para pelaku diperkirakan berjumlah sekitar sepuluh orang dengan menggunakan lima motor.

“Untuk itu kami mengambil sikap dengan tindakan tegas minimal memberikan syok terapi agar tidak meresahkan lagi. Saya sudah perintahkan jajaran untuk tembak ditempat pada para pelaku yang meresahkan itu,” kata Monang, Kamis 8 Juni 2017.

Dia tak menampik jika intruksinya itu bakal menimbulkan pro dan kontra. Namun ia menilai hal itu perlu dilakukan untuk memberi rasa aman pada masyarakat.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

“Dalam mengambil tindakan tegas ini pasti ada risikonya. Tapi kita berhadapan dengan upaya pembinaan, kalau dilihat dari kejahatan yang mereka lakukan ini bukan kejahatan biasa, mungkin kalau ada kesempatan mereka akan membunuh. Untuk itu kami perlu memberi efek shock terapi. Kalau ketemu dengan kami saat kejadian, saya perintahkan pada jajaran untuk tembak di tempat,” tuturnya. 

 Kembali ke kasus penganiayaan yang dialami dua warganya, Monang mengaku pihaknya telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mencari bukti sekaligus petunjuk untuk memburu para pelaku.  

“Motifnya apa, kita masih dalami. Kita belum tahu apa ini begal atau gangster. Para korban tidak kenal pelaku. Yang jelas ini sudah meresahkan wilayah saya, sudah ada korban dengan senjata tajam karena itu saya perlu ambil tindakan tegas,” ujarnya.

Untuk diketahui, M Taufik (17 tahun) dan rekannya Salamun (16 tahun) mengalami luka cukup serius akibat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh sekelompok remaja. Mereka  menghadang dengan lima unit motor saat melintas di kawasan Jalan Caringin, Pancoran Mas, Depok sekitar pukul 03.30 WIB, Kamis dinihari 8 Juni 2017.

Kedua korban selamat setelah dilarikan ke rumah sakit oleh warga setempat. Guna penyelidikan lebih lanjut kasusnya ditangani Polsek Pancoran Mas.

{ Read More }

Belum Jelas Kapan Djarot Akan Dilantik Oleh Presiden Menjadi Gubernur DKI

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengaku belum mengetahui kapan dirinya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi gubernur definitif. Meski dalam sidang paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta, Djarot telah resmi diusulkan menjadi gubernur DKI pada Rabu 31 Mei 2017.

"Kalau untuk pelantikan itu nanti tergantung jadwalnya Presiden. Yang jelas, prosesnya sudah dilakukan di DPRD," kata Djarot di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa 6 Juni 2017.

Hingga saat ini dirinya juga mengaku masih menunggu keputusan Presiden untuk melantiknya menjadi gubernur DKI definitif. Politikus PDI Perjuangan tak bersedia mengungkap saat disinggung kabar bahwa pelantikannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Belum tahu ya, nanti disahkan dan diputuskan oleh Presiden. Tunggu saja nanti," tuturnya.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

Sebelumnya diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menyerahkan keputusan paripurna DPRD DKI terkait mundurnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI dan pengangkatan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur definitif kepada Presiden Jokowi.

Dengan demikian, kata dia, pengangkatan Djarot tinggal menunggu terbitnya keputusan Presiden. Menurutnya, pengangkatan akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Mungkin pelantikan di sini di Istana, kecuali ada pertimbangan lain yang menugaskan siapa untuk di Balai Kota," kata Tjahjo di Istana Negara Jakarta, Senin 5 Juni 2017.

{ Read More }

Polisi Telah Tetapkan DPO Habib Rizieq Shihab, ACTA: Kami Persilahkan

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Advokat Cinta Tanah Air  tidak mempermasalahkan kepolisian memasukkan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, dalam Daftar Pencarian Orang.

Memang, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi Habib Rizieq tak kunjung pulang dari Arab Saudi ke Tanah Air. "Ya mengenai DPO itu kan proses penyelidikan, kita tidak bisa intervensi polisi. Silakan kalau mau polisi melakukan DPO, silakan saja," kata Ketua ACTA, Kris Ibnu, di Hotel Ibis, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 Juni 2017.

Kendati begitu, ACTA pun tak tinggal diam, akan mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan sesuai dengan prosedur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kalau memang polisi tetap mengeluarkan DPO terhadap Habib Rizieq.

"Silakan penyidik membuat DPO tapi kami juga akan melakukan praperadilan. Jadi Habib Rizieq dengan ACTA itu bagaikan ikan dan air saling dukung mendukung," katanya.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

Untuk itu, Kris meminta kepada kepolisian agar dapat melakukan penyelidikan dengan baik dan tidak melakukan penekanan terhadap Habib Rizieq. "Sehingga jangan membuat malah rusuh di Republik Indonesia," katanya.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus dugaan pornografi terkait foto wanita tanpa busana dan pesan mesum di situs A

Selain Rizieq, polisi sebelumnya sudah menetapkan Firza Husein sebagai tersangka. Firza disangka melanggar tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 6 Juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 Juncto Pasal 34 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

{ Read More }

Tak Ingin Berhenti Pada Tujuh Pelaku, Kini Polisi Buru 5 Lain Persekusi Bocah Cipinang

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Sub Direktorat Jatanras Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menahan dua orang tersangka kasus persekusi bocah berinisial PMA (15) di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dua tersangka berinisial AM dan M. 

Kepala Sub Direktorat Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Hendy F Kurniawan mengatakan, dari hasil pemeriksaan keterangan dua tersangka, korban dan saksi-saksi, teridentifikasi ada 5 orang pelaku lainnya.

Hendy mengatakan, terhadap lima pelaku itu, sedang dilakukan pengejaran oleh anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Dari tadi malam hasil pemeriksaan. Ada lima pelaku yang sudah teridentifikasi. Dari tadi malam kita sudah melakukan profiling dan pengejaran. Masih pengejaran," kata Hendy saat dihubungi di Jakarta, Sabtu 3 Juni 2017.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

Hendy menuturkan, dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik, diketahui total pelaku 7 orang. Namun dia mengatakan, Polda Metro tak akan berhenti di situ saja. Penyidik akan terus mengembangkan kemungkinan adanya pelaku lain.

"Total ada 7 dari keterangan sementara dari pelaku yang sudah ditahan, korban maupun saksi. Kalau sudah tertangkap (5 teduga pelaku) kita akan kembangkan terus," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, polisi telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus persekusi yang menimpa bocah bernama PMA (15). Sejauh ini sudah ada lima orang yang diperiksa terkait hal tersebut. Namun, baru AM (22) anggota organisasi masyarakat Front Pembela Islam dan MAT (57) warga sekitar saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya merupakan warga Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

{ Read More }

Begini Kata KPK Saat Amien Rais Mengaku Telah Terima Uang Dari Soetrisno Bachir

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Amien Rais mengakui menerima uang dari Soetrisno Bachir untuk kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukannya. Namun perihal uang itu berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) yang menjerat Siti Fadilah Supari, Amien tak mengetahuinya.

Dalam surat tuntutan Siti, Amien disebut menerima total Rp 600 juta. Lalu apakah KPK akan meminta pengembalian uang itu?

"Sejauh ini kami masih menunggu proses persidangan, nanti kan akan kita lihat di putusan hakim. Hakim akan lihat salah satu unsur yang dilihat adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah ketika hakim, misalnya, menyatakan terbukti ada sejumlah pihak yang diperkaya, tentu itu harus kita tindaklanjuti. Bagaimana cara menindaklanjutinya itu perlu dilakukan pembahasan terlebih dahulu, langkah hukum apa yang sah yang bisa dilakukan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2017).

Febri menegaskan proses persidangan perlu diikuti terlebih dulu. Pertimbangan hakim dalam vonis Siti nantinya akan menjadi rujukan KPK. "Ya kami sebagai penegak hukum tentu harus tunggu proses persidangan berjalan terlebih dahulu. Kita lihat dulu pertimbangan hakim seperti apa. Karena banyak sekali konstruksi perkara yang kita sampaikan dan semua unsur harus dibuktikan secara rinci satu per satu, termasuk unsur kerugian negara dan memperkaya diri sendiri maupun orang lain," tutur Febri.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di kediamannya, Amien mengaku uang Rp 600 juta itu berasal dari Yayasan Soetrisno Bachir yang ditransfer ke rekeningnya pada kurun 15 Januari-13 Agustus 2007. "Karena itu terjadi sudah 10 tahun lalu, saya segera me-refresh memori saya. Pada waktu itu Soetrisno Bachir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan, sehingga tidak membebani pihak lain," kata Amien di kediamannya, Jalan Gandaria, Jakarta Selatan, Jumat (2/6).

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.co.id

"Persahabatan saya dengan Soetrisno Bachir sudah terjalin lama sebelum PAN lahir pada 1998. Seingat saya, sebagai entrepreneur sukses waktu itu, dia selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya, baik kegiatan sosial maupun keagamaan," ucap Amien.

Dalam tuntutan jaksa terhadap Siti Fadilah Supari, Amien disebut menerima aliran dana sebanyak 6 kali dengan total Rp 600 juta. Uang itu ditransfer dari rekening atas nama Yurida Adlani selaku Sekretaris Yayasan Soetrisno Bachir Foundation (SBF).

Dana yang ditransfer ke Amien dari yayasan SBF berasal dari PT Mitra Medidua, yang ditunjuk langsung atau tanpa tender oleh Siti dalam proyek alkes tersebut. PT Mitra Medidua merupakan supplier PT Indofarma Tbk, yang memenangi proyek alkes tersebut. Siti memberi arahan kepada Mulya A Hasjmy, yang merupakan kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut, untuk memenangkan perusahaan tersebut.

PT Indofarma Tbk, yang menjadi pemenang proyek, kemudian menerima pembayaran atas proyek itu dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Lalu PT Indofarma Tbk membayar supplier alkes, yaitu PT Mitra Medidua. Kemudian pada 2 Mei 2006, PT Mitra Medidua mengirimkan Rp 741,5 juta dan pada 13 November 2006 mengirimkan lagi Rp 50 juta ke rekening milik Yurida. Lalu, Nuki (Ketua Yayasan SBF/adik ipar Soetrisno Bachir) memerintahkan Yurida memindahbukukan sebagian dana kepada Nuki dan Tia (anak Siti).

Uang tersebut lalu beberapa dikirimkan ke Amien Rais sebanyak 6 kali dengan besaran masing-masing Rp 100 juta. Berikut ini rinciannya:

1. 15 Januari 2007, ditransfer ke rekening Amien Rais sebesar Rp 100 juta

2. 13 April 2007, ditransfer ke rekening Amien Rais sebesar Rp 100 juta

3. 1 Mei 2007, ditransfer ke rekening Amien Rais sebesar Rp 100 juta

4. 21 Mei 2007, ditransfer ke rekening Amien Rais sebesar Rp 100 juta

5. 13 Agustus 2007, ditransfer ke rekening Amien Rais sebesar Rp 100 juta

6. 2 November 2007, ditransfer ke rekening Amien Rais sebesar Rp 100 juta

{ Read More }

Libur Menjadi Alasannya, Banten Tidak Memperingati Hari Lahirnya Pancasila

PELITA NEWS BERITA TERKINI - Pemerintah Provinsi Banten tak menggelar acara apa pun untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada Kamis, 1 Juni 2017. Salah satu alasannya adalah bahwa karena hari itu adalah kalender merah, maka seluruh aparatur sipil negara diliburkan.

"Sekarang kan libur. Kita ada (surat) edaran yang libur itu. Biasanya yang menangani Kesbang Pol, saya belum dapat tembusan dari Kesbang Pol," kata Komari, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Banten.

Kondisi berbeda justru terjadi di Pemerintah Kota Serang. Meski memang hari libur, mereka tetap menggelar upacara peringatan hari Kelahiran Pancasila.

"Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga pada hadir tadi. Jadi walaupun hari libur, ASN tetap wajib mengikuti upacara," kata Hamsin, Kepala Kominfo Kota Serang.

Baca Juga: http://newskampungberita.blogspot.com

Peringatan serupa pun juga digelar oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Serang, meski didominasi oleh pegawai perempuan, namun lembaga ini menggelar upacara dan menggelar aksi simpatik berupa sosialisasi Pancasila di perempatan Kebunjahe, Kota Serang, Banten.

"Kami ingin menyentuh ke masyarakat, ingin menyapa masyarakat. Sembari membagikan pin dan stiker Pancasila," kata Kepala BPOM Serang Nurjaya Bangsawan.

Seperti diketahui Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2016. Hari ini, Kamis 01 Juni 2017, merupakan hari lahir ke 72 Pancasila.

{ Read More }